VIVAnews - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono malam ini, 17 Januari 2011, mengundang sejumlah tokoh lintas agama ke Istana Negara. Belum diketahui pasti materi yang dibahas SBY dengan tokoh lintas agama.
Tampak hadir dari Majelis Ulama Indonesia seperti Maruf Amin dan Sekretaris MUI, Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia Budi Tanuwibowo, Ketua Wali Umat Buddha Indonesia Hartati Moerdaya, dan tokoh Katolik Franz Magnis Suseno.
Sejumlah menteri terlihat mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Mereka antara lain Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Radjasa, Menko bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto, Menko Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, Menteri Agama Suryadharma Ali dan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi.
Belum diketahui agenda pembahasan dalam pertemuan ini. Tapi Sekretaris Umum MUI, Ichwan Sam mengatakan, pertemuan ini untuk memperbaiki hubungan Pemerintah dengan tokoh agama, sejak gugatan kebohongan Pemerintah oleh sejumlah tokoh agama beberapa hari lalu.
"Agar semuanya menjadi clear dan jelas," kata Ichwan.
Sebelum bertemu dengan Presiden SBY, tokoh lintas agama ini mengelar keterangan pers mengenai sikap mereka terkait 18 kebohongan pemerintah.
Sembilan kebohongan lama dan sembilan kebohongan baru. Kebohongan lama yang dimaksud menyangkut angka kemiskinan, ketahanan pangan dan energi yang gagal total, anggaran pendidikan yang terus menurun, pemberantasan teroris yang belum maksimal, penegakan HAM yang tidak ada tindak lanjut hukumnya, kasus Lapindo yang penyelesaiannya belum jelas, kasus Newmont yang nyatanya terus saja membuang limbah tailing ke Laut Teluk Senunu, sebanyak 120 ribu ton, dan tidak adanya renegosiasi kontrak dengan Freeport.
Sedangkan sembilan kebohongan baru pemerintah menyangkut: tidak adanya transparansi dalam menjalankan pemerintahan terkait mundurnya Sri Mulyani dari posisi Menkeu, kebebasan beragama dan persatuan bangsa seperti yang dicanangkan pemerintahan SBY dianggap angin lalu karena masih terjadi 33 kali penyerangan fisik yang mengatasnamakan agama.
Selain itu, tidak adanya kebebasan pers yang terlihat dari 66 kasus fisik dan non fisik yang dialami insan pers, kasus pelecehan dan kekerasan terhadap para TKI di luar negeri, tidak adanya reaksi atas masalah kedaulatan NKRI saat tiga petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan ditangkap polisi Malaysia.
Kebohongan lainnya menyangkut penegakan hukum, kasus rekening gendut polisi, intimidasi terhadap antikorupsi dan kasus lawatan Gayus Tambunan ke sejumlah lokasi. (sj)
Soal Koalisi Besar, AHY Sebut Prabowo Punya Pertimbangan Matang
AHY mengaku Partai Demokrat akan men-support pertimbangan Prabowo untuk kebaikan ke depan.
