- Biro Pers Istana Presiden/ Abror Rizki
VIVAnews - Anggota Komisi III bidang Hukum Dewan Perawakilan Rakyat Eva Kusuma Sundari, menyesalkan keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menyerahkan pimpinan kasus Gayus Tambunan kepada Wakil Presiden Boediono. Presiden dinilai tidak berani pasang badan.
"Kenapa hal-hal yang memiliki dampak risiko politik selalu dilempar kepada Wakil Presiden," kata Eva Kusuma Sundari, anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, dalam perbincangan dengan VIVAnews.com, kemarin.
Menurut Eva, ini merupakan yang kesekiankalinya Presiden SBY menyerahkan tanggung jawab isu penting kepada pihak lain. Eva pun mengambil beberapa contoh.
"Kasus mafia hukum dilempar ke Satgas (Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum), kasus keberagaman ke MUI, UKP4 juga dipegang Wapres. Jadi, Presiden ini mengurusi apa?" tanya anggota DPR dari daerah pemilihan Jawa Timur VII ini.
Eva menilai, kasus mafia hukum Gayus Tambunan ini bersifat darurat. Maka itu, Presiden SBY seharusnya memimpin pengawasan kasus ini secara langsung.
Apalagi, kata Eva, kompetensi Boediono yang memiliki portofolio dan lebih paham soal ekonomi membuat keputusan SBY itu semakin aneh. "Harusnya, SBY pasang badan," jelas Eva.
Bagi Eva, Presiden SBY sebaiknya memanfaatkan momentum ini untuk mengembalikan kepercayaan publik. Bila kasus itu ditangani langsung Presiden SBY, maka tidak menutup kemungkinan popularitas SBY kembali menanjak.
"Harusnya ini dijadikan kesempatan bagi SBY untuk menjawab isu penting itu. Masyarakat saat ini ingin melihat kepemimpinan menangani isu-isu penting," tegas Eva.
Sesudah rapat terbatas di Istana kemarin, Senin 17 Januari 2011, Presiden SBY menjelaskan bahwa dirinya sudah memerintahkan Wakil Presiden Boediono untuk memimpin pengawasan kasus ini. Boediono akan dibantu jajaran Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum.
"Saya menugasi saudara Wapres untuk memimpin kegiatan pengawasan, pemantauan, dan penilaian Instruksi Presiden ini dengan dibantu Satgas Pemberantasan Mafia Hukum," kata Presiden SBY di Kantor Presiden, kemarin. (umi)
Tim Gabungan TNI dan Polri Lakukan Penyisiran OPM di Intan Jaya Papua
Satuan tugas (Satgas) Operasi Damai Cartenz 2024 melakukan penyisiran terhadap Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Distrik Homeyo Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah.
