- Antara/ Udin
VIVAnews – Dalam pertemuan yang berlangsung di kantor Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI), Kamis, 20 Januari 2011, para tokoh agama kembali menekankan bahwa gerakan melawan kebohongan yang mereka lakukan murni untuk mengingatkan pemerintah agar menyelesaikan berbagai persoalan bangsa dengan baik.
“Pertemuan ini untuk menggugah kesadaran pemerintah karena ada persepsi yang beda tentang negara ini, agar bergerak maju secara substantif untuk menuju keadilan dan pemerataan,” kata Ketua KWI, Mgr. Martinus Situmorang, dalam konperensi pers.
Lebih lanjut Mgr. Martinus mengingatkan bila ada yang ingin menumpangi gerakan moral ini, niscaya mereka akan kecewa “karena kami tidak akan mungkin dapat ditunggangi siapapun.”
Sebelumnya, para tokoh agama diundang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Istana. Undangan ini merupakan respons atas pernyataan bersama mereka baru-baru ini bahwa pemerintahan SBY telah berbohong tentang sejumlah hal.
Pada kesempatan yang sama, mantan Ketua PP Muhammadiyah, Syafii Maarif, memastikan tokoh-tokoh agama tidak akan bisa dipecah belah oleh siapapun. “Tokoh agama konsisten untuk mengkritisi pemerintah agar mengelola pemerintahan dengan baik.”
Syafii juga menegaskan gerakan moral ini semata-mata untuk mengingatkan pemerintah agar tetap konsisten. Bila tidak diingatkan, Syafii khawatir negeri ini akan mengalami kemerosotan.
Rohaniawan Katolik, Franz Magnis Suseno, yang juga hadir dalam pertemuan, berharap pemerintah dapat menangkap semangat yang disampaikan para tokoh agama. “Apakah pemerintah sudah menangkap apa yang tokoh agama sampaikan, bahwa situasi sekarang sudah mengkhawatirkan, di mana ada demoralisasi yang serius,” Magnis.
Magnis menambahkan bola ada di tangan pemerintah untuk menyelesaikan segala persoalan ini. Tetapi, lanjutnya, tetap perlu ada kejujuran. “Karena bukan tidak mungkin kami akan bicara lebih keras. Kami tidak akan berhenti sampai di sini.”
Polisi Periksa 21 Saksi Terkait Kasus TPPU yang Jerat Ahli Nuklir UGM
Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jawa Timur tengah menyidik dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menyeret ahli nuklir dari UGM.
