Satgas Antimafia Berakhir Desember 2012

Satgas Pemberantasan Mafia Hukum Menemui Presiden
Sumber :
  • (Biro Pers Istana Presiden/ Abror Rizki)

VIVAnews - Juru Bicara Presiden SBY, Julian Aldrin Pasha, mengatakan masa tugas Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum akan berakhir pada 31 Desember 2012. Setelah itu bagaimana nasibnya?

Tom Lembong Pilih Setia di Gerakan Perubahan: Saya Satu Paket dengan Anies Baswedan

"Setelah itu nanti kita lihat. Presiden akan evaluasi, menilai, mempertimbangkan. Kalau tidak diperlukan, ya tidak harus ada. Karena keberadaannya kan bukan permanen," kata Julian, Senin, 24 Januari 2011. "Dengan catatan, lembaga penegak hukum yang ada sudah berjalan efektif sesuai dengan harapan masyarakat." 

Peran Satgas disorot sejumlah kalangan ketika terdakwa kasus mafia hukum, Gayus Tambunan menyampaikan secara terbuka bahwa anggota Satgas telah merekayasa dan mempolitisir kasusnya. Satgas membantah semua tuduhan Gayus.

Buntut dari pengakuan Gayus itu, Presiden Yudhoyono memanggil anggota-anggota Satgas ke kediaman pribadinya di Cikeas, Sabtu sore kemarin. Terkait itu, Julian menjelaskan, inti dari pertemuan itu adalah penyampaian laporan tertulis kepada Presiden. "Yang disampaikan di Cikeas adalah laporan tertulis Satgas. Itu lebih kurang sama dengan apa yang mereka berikan dalam keterangan pers pada masyarakat sore hari setelah Gayus beri testimoni setelah putusan," kata Julian.

Seperti diketahui, Presiden memerintahkan Satgas dalam waktu 1 x 24 jam memberikan klarifikasi kepada masyarakat. Dijelaskan Julian, laporan kepada Presiden baru berlangsung Sabtu lalu karena, kata Julian, "jadwal untuk bertemu presiden baru diagendakan Sabtu sore." 

Bagaimana tanggapan Presiden?

"Tentu presiden menerima laporan itu karena memang Satgas diminta untuk memberikan penjelasan, khususnya terkait apa yang diungkapkan dalam testimoni Gayus, dan mereka sudah sampaikan hal tersebut," kata Julian.

Dalam pertemuan di Cikeas, tambah dia, Presiden berpesan bahwa keberadaan Satgas tak lain adalah untuk membantu penegak hukum yang ada, yakni Polri, Kejaksaan, dan KPK. "Jadi harus besinergi, membantu dan mengoptimalkan. Termasuk juga forum pengawasan agar pemberantasan mafia hukum dan korupsi berjalan efektif," tambah dia. (kd)

Anies soal Tawaran Jadi Menteri di Kabinet Prabowo: Belum Ada yang Ngajak
PM Israel Benyamin Netanyahu bersama Batalion khusus Netzah Yehuda

Sepak Terjang Netzah Yehuda, Batalion Tempur Israel yang 'Digebuk' AS

Netzah Yehuda merupakan salah satu empat batalion yang membentuk brigade infanteri Kfir. Batalyon tersebut sebagian besar beroperasi di Tepi Barat yang dikirim berperang.

img_title
VIVA.co.id
26 April 2024