- Antara/ Regina Safri
VIVAnews - Kenaikan gaji Presiden yang akan diikuti dengan kenaikan gaji bupati-walikota se-Indonesia disambut gembira oleh Bupati Bantul, Sri Suryawidati.
"Kalau memang gaji naik, ya saya syukuri," kata Ida, panggilan akrab Sri Suryawidati, Kamis, 27 Januari 2011.
Ida menyatakan konsekuensi dengan kenaikan gaji bupati atau walikota tentunya akan mempengaruhi keseimbangan APBD di mana APBD Bantul 2011 ini mengalami defisit meski dalam APBD perubahan 2011 dapat tertutupi. "Jelas kenaikan gaji bupati ini akan memengaruhi biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang dananya dari APBN," katanya.
Konsekuensinya nanti beban APBD akan mengalami pembengkakan. "Sehingga kita berharap ada dana tambahan dari APBN."
Gendut Sudarta Sekda Kabupaten Bantul, DIY menyatakan dengan gaji bupati sebesar Rp6 juta per bulan dengan kondisi ekonomi saat ini tidak lagi relevan dan perlu penyesuaian dari pemerintah pusat. "Penyesuaian itu termasuk dana tambahan dari pusat agar tidak mengganggu APBD yang telah ditetapkan," katanya.
Selain mendapatkan gaji pokok, bupati juga memperoleh fasilitas rumah dinas, mobil, BBM dan dana operasional sebesar Rp 400 juta per tahun. "Untuk dana operasional selama satu tahun nantinya penggunaannya untuk bupati sebesar 60 persen dan wakil bupati 40 persen," kata Gendut.
Gendut menyatakan besaran kenaikan gaji bupati yang layak tentunya sudah dipikirkan secara cermat oleh pemerintah pusat sehingga nantinya tidak terlalu mengganggu keuangan daerah. "Kalau gaji yang layak untuk bupati saya tidak bisa menyebutnya. Namun dengan gaji bupati seperti saat ini yaitu sebesar Rp6 juta, tidak layak lagi dan perlu ada kenaikan gaji," katanya.
Laporan Juna Sanbawa | Bantul, umi
Keuangan Fredy Pratama Menipis, Istrinya Kena Kasus Pencucian Uang di Thailand
Kepolisian Thailand mengusut kasus Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU dari hasil peredaran narkoba yang dilakukan istri Fredy Pratama, gembong narkoba
