200 Pegawai Honorer Demo Istana

Ilustrasi/Pegawai Negeri Sipil.
Sumber :
  • VIVAnews/Adri Irianto

VIVAnews - Sekitar 200 orang tenaga honorer dari berbagai kementerian berunjuk rasa di depan Kompleks Istana Presiden. Massa menuntut segera diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

"Rata-rata kami sudah mengabdi sepuluh tahun tapi belum diangkat-angkat juga," kata Boyno, tenaga kesehatan dari Jawa Tengah, di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin 31 Januari 2011.

Mereka yang berdemo sebagian besar merupakan tenaga honorer kategori II, pegawai yang digaji bukan dari APBN dan APBD. Mereka yang berdemo berasal dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Kementerian Pertanian, dan Kementrian Dalam Negeri.

Boyno menjelaskan, dalam ketentuan pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2005 ditegaskan,  pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS diprioritaskan bagi yang melaksanakan tugas sebagai tenaga guru, tenaga kesehatan pada unit pelayanan kesehatan, tenaga penyuluh di bidang pertanian, perikanan peternakan, dan tenaga teknis lainnya yang sangat dibutuhkan pemerintah.

Dia mengharapkan agar pengangkatan tenaga honorer kategori II diselesaikan secara bertahap, mulai formasi tahun 2011 sampai dengan formasi 2014. "Pemerintah memberikan solusi untuk mengadakan seleksi administrasi dan verifikasi bagi tenaga honorer kategori II tanpa tes antar honorer," terang Boyno.

Dan apabila ada tenaga honorer kategori II yang tidak lolos seleksi administrasi, akan ditetapkan menjadi Pegawai Tidak Tetap (PTT) dengan jaminan kesejahteraan sampai usia 56 tahun.

Aksi unjuk rasa berjalan tertib sehingga tidak menyebabkan arus lalu lintas di sekitar lokasi terganggu. Pengunjuk rasa yang sebagian besar mengenakan seragam dinas ini menyampaikan aspirasi dengan berorasi menggunakan pengeras suara di atas mobil bak terbuka.  "Tolong Pak SBY, dengarkan rintihan hati kami," teriak salah seorang orator.

Bea Cukai Lakukan Uji Coba Modul Vehicle Declaration dalam Sistem CEISA 4.0
Prabowo dan Megawati

Pasca Putusan MK, Pengamat Nilai Relasi Ini yang Bisa Membuat PDIP Gabung ke Prabowo

Salah satu keputusan politik yang ditunggu publik pasca putusan MK adalah sikap politik PDIP. Apakah akan menjadi oposisi pemerintahan Prabowo-Gibran, atau ikut bergabung

img_title
VIVA.co.id
23 April 2024