- Surabaya Post
VIVAnews - Buntut pengajuan permohonan pengunduran diri Wakil Walikota Surabaya, Bambang Dwi Hartono (BDH), tiga fraksi di DPRD Kota Surabaya mencabut dukungan yang semula merekomendasi pemberhentian Tri Rismaharini dari jabatan walikota.
Tiga fraksi itu yakni Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB), Partai Demokrat (FPD), dan Partai Damai Sejahtera (FPDS). Sementara itu, Fraksi Partai Golkar (FPG) tetap pada prinsipnya, yakni mendukung pandangan pansus hak angket yang merekomendasikan pemberhentian Walikota Surabaya Tri Rismaharini.
Pencabutan dukungan FPD tertuang pada surat bernomor 41/FPD-DPRD/E/II/2011 yang ditujukan kepada ketua DPRD Surabaya. Instruksi DPC PD No. 48/INSTKS/DPC PD/SBY/II/2011 berisi pencabutan pendapat fraksi yang mendukung hasil kerja pansus hak angket dan mengusulkan pemberhentian walikota Surabaya.
"Itu sesuai instruksi partai. Kami diminta mencabut dukungan hasil kerja pansus," kata Ketua Fraksi Demokrat DPRD Surabaya, Irwanto Limantoro.
Sementara itu, anggota FPG, Erick Reginal Tahalele mengatakan instruksi pencabutan dukungan hak angket oleh sejumlah DPP partai bukan pendidikan politik yang baik untuk masyarakat. "Hak angket tersebut biar berjalan dulu. Dan, yang menilai benar atau tidaknya perjalanan angket DPRD adalah MA (Mahkamah Agung)," kata Erick kepada VIVAnews.com, Sabtu, 5 Februari 2011.
Menurut dia, pimpinan partai seharusnya tidak ikut mengintervensi DPRD yang sudah mengambil keputusan. "Pimpinan partai harus menghormati lembaga DPRD yang sedang berjalan. Campur tangan pusat hanya akan menghilangkan kepercayaan masyarakat pada DPRD," ujarnya.
Sebelumnya, dalam pembahasan hak angket, DPRD Kota Surabaya menilai Tri Rismaharini melakukan kesalahan dengan terbitnya Perwali No 56 dan 57 tentang Kenaikan Pajak Reklame. Ia, harus mundur dari kursi walikota Surabaya karena dinilai tidak berpihak pada masyarakat kecil. (art)
Laporan: Tudji Martudji | Surabaya
Rekam Jejak Luar Biasa Raja Aibon Kogila 821 Hari Jadi Komandan Pasukan Tengkorak Kostrad TNI
Dari hidupkan kota mati di sarang OPM hingga sejahterakan prajurit.
