VIVAnews - Komisi Yudisial berjanji mengupayakan pencairan dana tunjangan kehormatan atau gaji pokok kepada enam hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Surabaya.
"Sudah seharusnya, para hakim menerima tunjangan kehormatan bulan pertama sejak akhir Januari lalu. Namun, hingga kini belum diterima," kata Wakil Ketua KY Imam Anshori saat berada di Surabaya, Selasa, 8 Februari 2011. Terkait itu, pihaknya berjanji akan mengupayakan agar segera cair.
Jangan sampai pekerjaan yang sudah baik, terpengaruh gangguan non teknis seperti belum cairnya gaji hakim.
Bersama Komisioner KY, Abbas Said, dia menampung keluhan hakim Tipikor. Karena tak hanya gaji yang belum dinikmati, tunjangan transportasi, tunjangan perumahan, dan uang sidang juga belum turun.
Imam menuturkan, setiap bulan para hakim seharusnya menerima gaji sebesar Rp13 juta, ditambah tunjangan lainnya. Kemudian ada tambahan sebesar Rp300 ribu tiap sekali sidang.
Sementara itu, Ketua PN Surabaya Heru Pramono mengaku selama ini, tunjangan para Hakim Tipikor dibayar melalui uang yang dipinjam dari dana koperasi. Untuk itu, pihaknya berharap agar hak tersebut segera dibayarkan. "Untungnya, selama ini masih ada dana koperasi dan bisa dipinjam, tapi itu tidak untuk semuanya," ujar Heru.
Salah satu Hakim Tipikor, Dame Pandeangan mengatakan, ia sebenarnya tidak mempermasalahkan telatnya gaji yang didapat. Dia mengaku, bekerja sebagai hakim yang khusus menangani kasus korupsi sudah menjadi impiannya untuk membantu negara memberantas korupsi.
"Secara pribadi saya tidak terlalu mempermasalahkan. Niat saya membantu penanganan korupsi agar hilang dari negeri ini," kata hakim asal Medan yang selalu naik angkot dari rumah menuju ke kantornya.
Laporan: Tudji Martudji | Surabaya, umi
Ternyata Vidi Aldiano Suka Berburu Free Ongkir dan Selalu Menang War Produk
Selebriti Vidi Aldiano mengaku suka belanja online dan berburu gratis ongkos kirim. Hal ini ia terapkan demi menghemat pengeluaran.
