- Antara/ Fanny Octavianus
VIVAnews - Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia melihat pengulangan aksi kekerasan terhadap kelompok minoritas karena negara tak pernah tuntas mengusut ke jalur hukum. Akibatnya, mereka berpikir bisa melakukan lagi tanpa perlu takut diadili.
"Saya melihat dari berbagai kasus, masalah utama terulangnya kejadian seperti itu karena tidak tuntasnya pengusutan seluruh kasus sejak tak pernah diajukannya orang-orang yang harusnya bertanggung jawab itu ke meja hijau," kata Ketua Komnas HAM, Ifdhal Kasim, dalam sebuah diskusi di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 10 Februari 2011.
Akibatnya, kata Ifdhal, kita tidak tahu siapa sebenarnya di balik aksi kekerasan itu. "Kasus Priok misalnya, jumlah korban lebih banyak dari Cikeusik, skala kerusakan lebih besar dari Temanggung, tapi sampai hari ini belum tuntas, tidak ada pihak yang diproses ke pidana," katanya.
"Solusinya, bagi saya, harus memperkuat negara. Tetapi bukan memperkuat aparatus kekerasannya, sepereti intelijen, polisi dan kejaksaan, tetapi memperkuat keberadaan negara dengan menuntaskan kasus-kasus kekerasan tersebut," katanya.
Dari dua kasus ini, kasus Cikeusik dan Temanggung, terdapat persoalan hak asasi manusia. Kasus yang menimpa Ahmadiyah seperti tidak ada akhirnya. "Saya kira ini masalah pokoknya tidak ada pihak yang dimintai pertanggungjawaban sehingga peristiwa selalu terulang karena berpikiran tidak diproses hukum," kata Ifdhal.
Akibatnya, karena kejadiannya beruntun, membuat orang mempertanyakan kehadiran negara. "Negara ada di mana saat ada serangan atas kelompok minoritas?"
Sementara Taufik Kurniawan, Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional, menyatakan, persoalan Cikeusik dan Temanggung ini berbeda. Untuk Temanggung, penanganan seharusnya melihat detail kasusnya seperti apa agar tidak berlanjut rusuh.
"Dalam kasus Temanggung, ada info aparat terkait sudah memprediksi seperti itu. Namun ternyata di sana ada fenomena dropping massa," katanya. Akibatnya, aparat setempat kewalahan menghadapi massa yang begitu banyak datang dari luar Temanggung.
"Fenomena dropping itu pasti ada yang menyuruh, provokator dan aktor intelektualnya," ujar Taufik yang juga Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat itu.
Sementara persoalan Ahmadiyah, memang perlu penegasan. Tingkat toleransi masyarakat, kata Taufik, sebenarnya tinggi. "Tetapi tersulut karena ada yang mendinamisir. Sebab itu, diperlukan peran tokoh agama dan tokoh panutan di masyarakat memperkuat nalar saling membutuhkan, saling mendukung satu sama lain. Masalah ini jangan dipolitiskan seolah-olah negara gawat," ujarnya. (adi)
Followers TikToker Gali Loss Melejit Buntut Konten Hewan Ngaji, Polisi: Dia Tak Berpikir Panjang
TikTokers Galih Loss ditangkap polisi buntut kontennya yang diduga menistakan agama Islam. Ia terancam 6 tahun penjara
