- Tudji Martudji | VIVAnews
VIVAnews--Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menolak instruksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang akan membubarkan Organisasi Masyarakat (Ormas) yang melakukan tindakan anarkis.
Menurut Muhammad Ismail Yusanto, juru bicara HTI, ungkapan presiden terkait aksi kekerasan terhadap jemaah Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, Banten dengan cara membubarkan Ormas justru mengalihkan persoalan.
"Mabes Polri juga tak bisa menyebut ormas mana yang terlibat. Inikan ada masalah, tetapi cari-cari masalah di tempat lain," ujar Ismail di Kantor Pusat HTI Jakarta, Jumat 11 Februari 2011.
Terkait dengan pita biru dan hijau yang dikenakan massa saat melakukan aksi di Cikeusik, Banten, Ismail menyarankan hal itu perlu diselidiki hingga tuntas. "Justru itu yang harus diselidiki, siapa yang mengorganisir," ujarnya. "Belum tentu Ormas, bisa juga kelompok lain," tambahnya.
Mabes Polri, Ismail melanjutkan, harus memastikan siapa yang mengorganisir massa yang menyerang jamaah Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, Banten. Kendati demikian, pihaknya menolak dan mempertanyakan dasar pemerintah membubarkan Ormas.
"Kalaupun ada Ormas yang terlibat, ini adalah reaksi. Kalau mau adil, jangan cuma organisasi saja yang dibubarkan, partai politik yang melakukan kekerasan pada Pilkada juga dibubarkan," tutur Ismail.