- VivaNews/Tri Saputro
VIVAnews - Pemerintah makin memantapkan rencana membatasi penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Salah satu kebijakan yang direncanakan adalah membuat dua jalur pengisian bahan bakar bagi konsumen bersubsidi dan nonsubsidi.
"Ada jalur khusus untuk mobil bersubsidi, tapi ini baru rencana belum diputuskan," kata Direktur Pembinaan Usaha Hilir Minyak Bumi dan Gas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Saryono Hadiwijoyo dalam, sosialisasi "Siapa Takut Pakai Pertamax" di Mall Taman Anggrek, Jakarta, Minggu 13 Februari 2011.
Menurut Saryono, pemisahan jalur pengisian bahan bakar di SPBU tersebut diharapkan bisa memudahkan operator melayani konsumen. Selain itu, konsumen bisa dimudahkan dengan adanya pemisahan tersebut.
Selain pemisahan jalur, pemerintah juga berencana menerapkan sistem sensor dengan alat yang diberi nama RFID. Alat itu akan dipasang di setiap mobil pelat kuning yang berhak memperoleh BBM bersubsidi.
"Sistem RFID akan diujicoba pada April, kalau berhasil semoga Juli bisa dilaksanakan," katanya.
Dengan pemasangan alat RFID tersebut, operator di lapangan nantinya bisa memonitor volume BBM bersubsidi yang sudah diserap oleh kendaraan pelat kuning tersebut. Hal itu setidaknya bisa menghindari kemungkinan terjadinya aksi penampungan BBM bersubsidi oleh kendaraan pelat kuning.
Namun, untuk pelaksanaan sistem tersebut, sampai saat ini masih terus dikaji, termasuk di dalamnya volume BBM bersubsidi yang boleh dibeli kendaraan pelat kuning setiap harinya. "Jatah per harinya nanti
akan dihitung," katanya.
Kemenkeu Monitor Dampak Konflik Israel-Iran ke Ekspor RI
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan pemerintah terus memonitor dampak perlambatan ekonomi global terhadap ekspor Indonesia yang dipicu panasnya konflik Iran-Israel
