- Antara/ Fahrul Rozy
VIVAnews - Daerah kabupaten yang rawan bencana gempa bumi memiliki prosentase penduduk miskin yang cukup besar dibanding persentase rata-rata provinsinya.
Ketua Dewan Pertimbangan Presiden, Emil Salim, mengatakan kawasan daerah rawan gempa mengalami ketertinggalan dalam penurunan kemiskinan penduduknya.
Daerah-daerah rawan gempa yang tingkat kemiskinannya cukup tinggi seperti di kabupaten Simeuleu yang mencapai 26,45%, Aceh Barat (29,96%) dan Kota Sabang (25,72%).
Lalu, Nias (25,19%), Nias Selatan (24,36%) dan Sibolga (17,67%). Berikutnya kepulauan Mentawai (22,86%), Padang Pariaman (14,15%), Bengkulu selatan (27,53%), Lampung Barat (21,74%) dan Lampung Selatan (24,72%). Tingkat kemiskinan di atas rata-rata propinsinya juga terjadi di bagian selatan pulau Jawa, meliputi Tasikmalaya (26,08%), Cilacap (21, 40%), dan Pacitan (21,17%).
"Tantangan besar yang kita hadapi bersama adalah menaikkan kesejahteraan penduduk dan menurunkan tingkat kemiskinan penduduk di daerah-daerah yang rawan gempa," kata Emil Salim dalam pidato ilmiah yang disampaikan dalam Dies Natalis ke-65 Fakultas Teknik UGM, Kamis 17 Februari 2011.
Untuk mengatasi persoalan prosentase kemiskinan di daerah yang rawan bencana ini menurut Emil Salim adalah dengan menerapkan ilmu tekno-sains dan ekonomi. Pendekatan dan pola pikir ilmu ekonomi saja tidaklah cukup, harus menerapkan pola pembangunan berkelanjutan dengan membangun jejaring antara pelaku ekonomi, pelaku sosial dan pelaku lingkungan. Interaksi dan interkoneksi antar ketiga pelaku ini memungkinkan tumbuhnya pola pembangunan yang pro growth, pro job, pro poor dan pro environment.
Sementara Dekan Fakultas Teknik Dr. Tumiran mengungkapkan, dalam menanggapi situasi bencana dalam lima tahun terakhir, Fakultas Teknik (FT) UGM berperan aktif dalam mensikapi berbagai kejadian bencana geologi seperti gempa di Sumatera Barat, banjir bandang di Wasior dan bencana erupsi Merapi.
"Kejadian-kejadian bencana geologi ini, civitas akademika fakultas teknik telah mengambil peran strategisnya sesuai dengan kompetensi dan kepakaran yang dimilikinya," kata Tumiran dalam laporan tahunan fakultas teknik 2010 dilansir laman UGM.
MK Juga Surati KPU dan Bawaslu, Bakal Bacakan Dua Putusan
MK bakal membacakan putusan sidang perselisihan pemilihan umum (PHPU) atau sengketa Pilpres 2024 pada 22 April 2024 mendatang.
