- VIVAnews/Tri Saputro
VIVAnews - Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai kritik yang dilontarkan Sekretaris Kabinet Dipo Alam kepada jajaran kehumasan pemerintah agak berlebihan. Dipo Alam dinilai tidak berwenang mengkritik jajaran kehumasan.
"Ya itu tentu berlebihan. Karena sebagai check up, Pak Dipo sebenarnya tidak punya kewenangan untuk bicara ke aparat pemerintah lain, yang punya hak itu Presiden atau menteri yang bersangkutan," kata Jusuf Kalla di Istora Senayan, Jakarta, Rabu 23 Februari 2011.
Semua pihak, kata JK, haruslah mentaati undang-undang. Semua ada aturannya. Bila menganggap media massa berlebihan, maka pakai instrumen undang-undang.
Begitu juga dengan media massa. Jajaran media massa, katanya, jangan hanya memberitakan peristiwa yang jelek-jelek saja dan jangan memberitakan kekerasan secara berlebiha. "Karena itu bisa menjadi contoh. Jangan berlebihan. Tapi memang itu harus ditegur lewat aturan, tidak dengan boikot," ujar JK yang kini menjabat Ketua PMI Pusat.
Beberapa hari lalu Dipo Alam mengkritik jajaran kehumasan pemerintahan. Sebab banyak masyarakat yang belum tahu program kerja masing-masing kementerian padahal sudah ada dananya.
"Apakah sekarang pers tahu (program kerja pemerintah). Mereka (pers) kurang mendapat informasi dari humas-humas pemerintah. Ini yang saya kritik," ujar aktivis mahasiswa tahun 70an ini.
Sepak Terjang Netzah Yehuda, Batalion Tempur Israel yang 'Digebuk' AS
Netzah Yehuda merupakan salah satu empat batalion yang membentuk brigade infanteri Kfir. Batalyon tersebut sebagian besar beroperasi di Tepi Barat yang dikirim berperang.
