Menkes Kukuh Tolak Putusan MA

Endang Rahayu Sedyaningsih
Endang Rahayu Sedyaningsih
Sumber :
  • ANTARA/Fanny Octavianus

VIVAnews - Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih bersikukuh menolak melaksanakan putusan Mahkamah Agung (MA) untuk mengumumkan susu yang tercemar bakter Enterobacter sakazakii. Alasannya, Kementerian Kesehatan tidak mempunyai data penelitian yang dilakukan Institut Pertanian Bogor (IPB) itu.

"Untuk masalah hukum, Kementerian Kesehatan itu taat hukum. Kami ingin melaksanakan keputusan itu, tapi tak sanggup karena tidak ada datanya [penelitian]," kata Endang Rahayu dalam rapat dengan Komisi IX DPR, Jakarta, Rabu 23 Februari 2011.

Maka itu, kata Endang, Kementerian Kesehatan mengajukan Peninjauan Kembali atau PK atas putusan MA itu. Endang menegaskan, Kementerian yang dipimpinnya membantah keras isu yang menyebut adanya 'permainan' dengan produsen susu. "Itu sama sekali tidak berdasar," kata dia.

Hal senada disampaikan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) Kustantinah. Menurut Kustantinah, meski Badan POM sudah menerima salinan putusan MA, tetapi lembaganya tidak bisa melaksanakan putusan itu.

"Karena secara material, kami tidak mempunyai data atau akses penelitiannya. Karena itu kami menunjuk Kejaksaan Agung sebagai pengacara kami," ujar Kustantinah.

Bagi Rektor IPB, Herry Suhardiyanto, penelitian yang dilakukan itu bersifat riset isolasi dan uji purilensi. IPB, kata Herry, sebagai perguruan tinggi yang otonom tentu juga ingin taat terhadap hukum.

"Karena itu, mengumumkan atau tidak mengumumkan adalah tindakan hukum. Dan kami harus melakukannya berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku," tegas Herry.

Hasil rapat dengan Komisi IX ini menghasilkan tiga kesimpulan. Pertama, Kementerian Kesehatan tetap menolak mengumumkan melaksanakan putusan MA, karena tidak mempunyai data penelitian yang dilakukan IPB.

Kedua, Badan POM menolak melaksanakan putusan MA karena tidak mempunyai data hasil penelitian yang dilakukan IPB. Ketiga, IPB saat ini belum dapat mengambil keputusan melaksanakan putusan MA dan akan mengambil opsi-opsi terbaik.

"Terhadap hasil rapat itu, Komisi IX akan mengadakan rapat internal untuk mengambil langkah-langkah selanjutnya," kata Ketua Komisi, Ribka Tjiptaning, usai rapat.