- Antara/ Yudhi Mahatma
VIVAnews - Polemik antara Sekretaris Kabinet Dipo Alam dan kalangan media, termasuk di dalamnya dua stasiun televisi, sebaiknya tidak terus dikembangkan. Apalagi, pihak media sudah menyampaikan somasi kepada Dipo Alam disertai tuntutan permintaan maaf.
“Karena itu, KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) siap menfasilitasi bila kedua pihak, pemerintah dan media, mau bertemu dan bermusyawarah,” ujar Idy Muzayyad, Komisioner KPI Pusat bidang Kelembagaan di Jakarta, Rabu malam 23 Februari 2011.
Menurut Idy, bila polemik itu terus dikembangkan dan sampai berujung pada perseteruan, hal itu akan kontraproduktif dan bahkan menjadi catatan kurang baik dalam perjalanan demokrasi di era reformasi.
Idy mengkhawatirkan, polemik itu juga akan mengganggu kinerja kedua pihak, misalnya pemerintah menjadi bersikap kikuk dengan harus pilah-pilih dalam melayani media. Sementara itu, media merasa tersandera atau bahkan terancam pada saat mencari dan menyiarkan berita yang menyangkut pemerintah.
Dia pun menyarankan bila ada pihak yang keberatan dan merasa dirugikan dengan tayangan dan isi media tertentu, sebaiknya menempuh jalur yang proporsional. “Pengaduan melalui KPI bisa ditempuh, agar nanti bisa diambil langkah-langkah yang proporsional,” tuturnya.
Idy mengatakan, pernyataan Seskab Dipo Alam mendapatkan resistensi dari kalangan media dan publik, karena ada rasa traumatik yang mendalam tentang pengalaman masa lalu terkait perilaku pemerintah Orde Baru yang membungkam kebebasan pers.
Namun, di sisi lain, Idy juga mengingatkan bahwa kebebasan pers memang harus dibarengi dengan tanggung jawab yang tinggi, utamanya dalam kerangka memperjuangkan kepentingan publik.
“Jadi, kalau pernyataan itu muncul pada saat ini, seolah membuka luka lama hegemoni terhadap pers yang terjadi di masa lalu. Pada masa reformasi ini, regulasi terhadap media tidak bisa lagi sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah, tetapi oleh lembaga yang merepresentasikan publik, di sini KPI dan juga Dewan Pers, dapat mengambil peran,” kata Idy.
Kemarin, di depan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dipo Alam mengatakan pernyataannya tentang tiga media bukan bertujuan membungkam pers. Dipo menyatakan, dia hanya mengkritik tiga media yang selalu menjelek-jelekkan pemerintah. (art)
Laporan: Arief
Heboh Aksi Pedagang Buang Puluhan Ton Buah Pepaya, Ternyata Ini Penyebabnya
Buah pepaya yang dibuang oleh pedagang ini diduga dalam kondisi masih layak untuk dikonsumsi dan ada juga yang sudah busuk, sehingga menumpuk diakses jalan depan los buah
