- VIVAnews/Tri Saputro
VIVAnews -- Mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla meminta polemik soal pernyataan boikot sejumlah media yang dilontarkan Sekretaris Kabinet, Dipo Alam tidak dibesar-besarkan. Karena sudah ada mekanisme untuk menuntaskan masalah seperti ini.
"Ini polemik yang berlebihan. Harusnya dikembalikan ke hal yang sebenarnya. Serahkan saja ke Dewan Pers," ungkap Kalla ketika menghadiri pemberangkatan Ekspedisi Bukit Barisan di Mabes Angkatan Darat di Jakarta, Senin, 28 Februari 2011. Jusuf Kalla meyakini bahwa Dewan Pers pasti bisa menyelesaikan kasus ini.
Meski demikian, Jusuf Kalla menilai bahwa pernyataan Dipo Alam itu berlebihan. "Sebagai pejabat tentu berlebihan karena diluar konteks Undang-undang," kata Kalla.
Jusuf Kalla sebelumnya menilai bahwa kritikan Dipo kepada jajaran kehumasan di pemerintahan kurang pas. Sebab dari jabatannya, Dipo kurang tepat jika mengkritik jajaran kehumasan.
"Ya itu tentu berlebihan. Karena sebagai check up, Pak Dipo sebenarnya tidak punya kewenangan untuk bicara ke aparat pemerintah lain, yang punya hak itu Presiden atau menteri yang bersangkutan," kata Jusuf Kalla di Istora Senayan, Jakarta, Rabu 23 Februari 2011.
Kepada media massa, Jusuf Kalla, berpesan agar jangan hanya mempublikasikan peristiwa yang menjelek-jelekkan pemerintah saja. Jangan terlalu mengumbar berita kekerasan secara berlebihan. "Karena itu mudah dicontoh, maka janganlah terlalu berlebihan," kata Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) ini.
Sebagaimana luas diberitakan media massa, pernyataan boikot sejumlah media yang disampaikan Dipo Alam berbuntut panjang. Metro TV dan Harian Umum Media Indonesia melaporkan Dipo Alam ke Mabes Polri. Laporan ini menyusul somasi kedua media itu kepada Dipo Alam pekan lalu.
Sebaliknya, hari ini, Dipo Alam resmi melaporkan stasiun televisi swasta Metro TV ke Dewan Pers. Dipo menilai Metro TV telah memanfaatkan sarana media untuk menggalang opini masyarakat melalui pemberitaan secara terus-menerus.