Pemerintah Tak Perlu Reaktif Soal WikiLeaks

Sumber :
  • VIVAnews/ Tri Saputro

VIVAnews - Ketua Komisi I DPR RI, Mahfudz Siddik menyarankan pemerintah tidak perlu reaktif menanggapi bocoran WikiLeaks tentang pemerintah Indonesia yang dimuat di media Australia The Age dan Sidney Morning Herald.

"Indonesia tidak perlu disibukkan klarifikasi ke sana ke mari," kata Mahfudz saat menemani Presiden PKS, Lutfi Hassan Ishaaq, menerima Dubes Amerika, Scot Marciel, di DPP PKS Jakarta, Jumat 11 Maret 2011.

Menurut dia, kalaupun ada pihak yang perlu dikonfirmasi saat ini adalah Dubes Amerika Serikat. Soal benar atau salah data tersebut ia menambahkan biar segalanya menjadi fakta-fakta hukum. "Sekarang ini kan serba isu. Kalau apa yang diisukan itu betul, sarana verifikasi dan validasi ini bukan [lewat] media, tapi proses hukum," ujarnya.

Yang lebih penting imbuhnya, ketika WikiLeaks mengeluarkan ini secara sistematis apa sesungguhnya motif, agenda dan tujuan sebenarnya. "Ini pasti ada satu desain di balik itu. Saya melihat bahwa ini ada goal, ada target yang ingin dicapai ada agenda yang sedang dijalankan," ujarnya.

Sebelumnya, Komisi I secara tertutup telah lebih dulu memanggil Dubes AS Scot Marciel ke DPR untuk diminta keterangan terkait bocoran WikiLeaks yang menghebohkan. "Soal wikileaks, Dubes Scot tiga minggu lalu pernah ke DPR, ke Komisi I dan kami pernah menanyakan," jelasnya.

Dalam pertemuan itu, Mahfudz mengutip beberapa penjelasan Scot Marciel kepada DPR.  Pertama, soal Wikileaks memang menjadi masalah serius di Amerika khususnya Departemen Luar Negeri mereka. Kedua, mereka mengakui bahwa ada petugas di Kemenlu Amerika yang terlibat dalam pembocoran informasi dan itu proses hukumnya sedang berjalan.

Ketiga, mereka menyatakan bahwa sebagian informasi itu merupakan informasi yang mengalir dari obrolan, pantauan yang belum mengalami proses verifikasi dan validasi. "Ini semacam daily report aparat intelijen yang belum diverifikasi. Itu yang dibocorkan," tegasnya.

Drama 4 Gol Lawan Madura United, Dewa United Jaga Asa Tembus Championship Series
Simulasi Makan Siang di Tangerang, Menko Airlangga Hartarto

Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran Butuh 6,7 Juta Ton Beras per Tahun

Program makan siang gratis yang diusung oleh Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka diperkirakan membutuhkan 6,7 juta ton beras per tahunnya.

img_title
VIVA.co.id
25 April 2024