- ANTARA/ Widodo S. Jusuf
VIVAnews - Komisi Informasi Pusat telah memerintahkan kepolisian membuka besaran 17 rekening yang dianggap wajar oleh polisi. Namun sampai sekarang putusan tersebut belum dilaksanakan oleh polisi.
Itu sebabnya Indonesian Corruption Watch (ICW) mengirimkan surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar memerintahkan Kapolri membuka rekening dianggap wajar itu. Surat disampaikan ICW melalui Satgas Pemberantasan Mafia Hukum.
Soal penuntasan kasus rekening gendut, kata Sekretaris Satgas Denny Indrayana, pihaknya akan berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Mereka punya info lengkap, sesuai kewenangan satgas kita akan koordinasikan," kata Denny Idrayana, di Kantor UKP4, Rabu 16 Maret 2011.
Anggota satgas lainnya, Mas Achmad Santosa menambahkan, untuk kasus rekening gendut ini satgas ingin mendorong akses informasi. Dia melihat, ada kelemahan dalam undang-undang KIP. "Undang-undang memungkinkan diajukan gugatan, tetapi itu juga belum pasti," kata dia.
Menurut Ota, selama ada gugatan lain atau pihak tergugat mengajukan banding, maka putusan tersebut belum bisa dilaksanakan. Ota khawatir, apabila putusan tersebut akan final di 2012. "Maka, Informasi tersebut sudah tidak lagi dibutuhkan," kata mantan pimpinan sementara KPK itu.
Ota mengatakan, mekanisme yang paling tepat adalah proses hukum yang ada diperpendek. "Ini kan terlalu larut," kata dia. Menurut dia, seharusnya putusan komisi informasi tak perlu sampai pada proses banding dan kasasi. "Sebetulnya Komisi Informasi jadi final," kata dia.
Pentingnya Kesehatan di Masa Golden Age Anak, Bakal Tentukan Kondisi Masa Depan
Dalam masa golden age itu, terjadi juga perkembangan kepribadian anak dan pembentukan pola perilaku, sikap, serta ekspresi emosi.
