Menhan: Soal Ahmadiyah, TNI Netral

Brimob berjaga di Masjid Ahmadiyah, Al Hidayah, di Jalan Balikpapan, Jakarta
Sumber :
  • Antara/ Fanny Octavianus

VIVAnews -- Tentara Nasional Indonesia (TNI) dikaitkan dengan 'Operasi Sajadah' atau upaya Islamisasi warga Ahmadiyah di Jawa Barat, paska terbitnya Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang pelarangan aktivitas Ahmadiyah.

Adalah Wakil Ketua Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin yang mengaku mendapat laporan, operasi Islamisasi ini diduga melibatkan 56 Komando Rayon Militer (Koramil) di bawah Kodam Siliwangi, Jawa Barat. Kata dia, ini melanggar hukum dan tak sesuai dengan tugas pokok TNI.

Menanggapi isu tersebut, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro memastikan tidak ada anggota TNI yang melakukan 'Operasi Sajadah'. "Tidak ada keterlibatan TNI untuk membela ini-itu. Sudah ditekankan, kita netral," kata Purnomo usai menandatangai nota kesepakatan dengan Menristek di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Kamis, 17 Maret 2011. "Tidak ada perintah dari atasan."

Menurut Purnomo, yang dilakukan TNI adalah dalam rangka pengamanan. Menhan pun menantang siapa saja pihak yang memiliki data soal keterlibatan TNI dalam meng-Islamkan warga Ahmadiyah tersebut. "Kalau memang betul ada TNI membela ini-itu, beritahu saya, tapi harus konkrit tidak hanya katanya saja, dan laporan yang diterima harus otentik," jelasnya.

Menurut Purnomo, isu TNI terlibat 'Operasi Sajadah' tidak perlu dipermasalahkan lagi. "Pangdam Siliwangi juga sudah memberikan keterangan," tambahnya.

Sebelumnya, bantahan senada juga disampaikan Menteri Koordinator Bidang Polkam Djoko Suyanto. "Pemerintah tidak berhak membungkam atau melarang kepercayaan seseorang warga negara. Itu firm di situ yah. Itu posisi pemerintah," kata Djoko Suyanto di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa 15 Maret 2011.

Menurut Djoko, kabar adanya 'Operasi Sajadah' untuk mengislamkan warga Ahmadiyah sebaiknya dicek langsung di lapangan. (umi)

Usai Sepi Peminat, Pemerintah Kasih Gratis Konversi Motor Listrik
Menteri BUMN Erick Thohir

Kepemimpinan Perempuan di BUMN dan Cara BKI Lanjutkan Semangat Kartini

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan perempuan memiliki hak yang sama untuk mengejar dan mewujudkan cita-citanya.

img_title
VIVA.co.id
24 April 2024