VIVAnews - Sejumlah purnawirawan Jenderal dituding berada di balik aksi penyerangan berlatar belakang konflik keagamaan yang terjadi belakangan ini. Tujuannya untuk untuk menyudutkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Diharapkan SBY makin lemah dan mudah dikudeta.
Kabar ini merebak beberapa hari belakangan. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Djoko Suyanto mengaku sudah mendengar isu kudeta ini. "Saya sudah tahu dari seminggu-sepuluh hari yang lalu," kata Djoko, usai pembukan JIDD, di Jakarta Convention Center, Rabu 23 Maret 2011.
Isu kudeta ini jadi ramai setelah diberitakan oleh Al Jazeera. Para purnawirawan itu, begitu bunyi berita itu, memakai kelompok garis keras guna merubuhkan SBY. "Aya-aya wae, kita kan sudah mengembangkan demokrasi di negara ini," kata dia. Menurut Djoko, tahapan demokrasi sudah ditentukan dan hal itu sudah diatur dalam undang-undang.
Djoko menambahkan pemberitaan tersebut tidak terlampau menganggu kinerja pemerintahan, Dia juga mengatakan, tidak ada langkah tertentu yang diambil pemerintah menghadapi rumor itu.
Sebelumnya, Al Jazeera, menurunkan laporan ekslusif tentang 'purnawirawan jenderal senior' yang secara rahasia mendukung kelompok Islam garis keras dalam usaha menumbangkan kekuasaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Termasuk, merancang penyerangan 1.500 orang di Cikeusik, Pandeglang, Banten yang menewaskan tiga jemaah Ahmadiyah secara tragis. Diduga kuat, kata Al Jazeera, penyerangan ini sistematis.
"Jenderal ini menggunakan grup garis keras untuk menggulingkan Presiden Yudhoyono, karena mereka menganggap SBY terlalu lemah dan terlalu reformis," demikian laporan koresponden Al Jazeera, Step Vassen dalam rekaman Al Jazeera yang ditayangkan Selasa 22 Maret 2011 malam.
Dalam laporannya itu, Al Jazeera mewawancarai beberapa orang termasuk Ketua Umum Gerakan Reformis Islam (GARIS) Haji Chep Hernawan.
"Para pensiunan jenderal sudah muak dengan SBY. Mereka juga menganggap SBY gagal. Karena itu, para purnawirawan ini mengangkat isu lain seperti pelarangan Ahmadiyah," kata dia. Ditambahkan Chep, para mantan jenderal memberi dukungan, teruskan jihad. Namun revolusi itu harus damai.
Airlangga Respons Gugatan PDIP di PTUN: Keputusan MK Sudah Final
Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto buka suara soal langkah PDI Perjuangan (PDIP) yang melanjutkan gugatannya terhadap KPU RI ke Pengadilan Tata Usaha Negara.
