- nu.or.id
VIVAnews - Kementerian Agama membantah alasan ketidakhadiran Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) lantaran pemerintah dinilai tidak netral. Kementerian Agama tidak mengerti mengapa Jemaah Ahmadiyah menuding pemerintah tidak netral dalam menggelar dialog untuk mencari jalan keluar permanen ini.
"Kalau Kemenag dianggap tidak netral, itu mungkin kesan mereka saja," kata Direktur Jenderal Bimas Islam, Nazarudin Umar, di Kantor Kementerian Agama. Selasa, 23 Maret 2011.
Meski Ahmadiyah tak hadir, menurut dia, tidak akan mengganggu jalannya dialog. Karena proses dialog ini merupakan langkah persuasif yang dilakukan pemerintah untuk melakukan yang terbaik bagi solusi Ahmadiyah. "Karena ini kan baru tahap menghimpun pendapat, ke depan kami godok mana yang terbaik untuk semua," kata Nazaruddin.
Bagi Kementerian Agama, bila Jemaah Ahmadiyah Indonesia menggelar dialog sendiri, dengan peserta yang juga ditentukan sendiri, pemerintah selalu siap untuk hadir. "Mau Komnas HAM, DPR, kami akan datang, apapun kami layani untuk masyarakat," kata dia.
Kemarin, Jemaah Ahmadiyah Indonesia meminta Kementerian Agama menunda dialog yang berkenaan dengan permasalahan Ahmadiyah. Penundaan itu diminta karena dialog yang digelar dinilai mendadak dan tidak netral.
"Surat undangan baru kami terima Jumat sore 18 Maret 2011, kantor sudah tutup. Sedangkan dialognya hari ini di Kantor Kementerian Agama," kata juru bicara Jamaah Ahmadiyah Indonesia, Zafrulah Ahmad Pontoh, dalam perbincangan dengan VIVAnews.com, kemarin.
Ahmadiyah menilai peserta dialog juga tidak netral. "Peserta yang hadir sekitar 20 institusi. Itu dari berbagai unsur, ormas dan lain sebagainya. Dan pesertanya itu ditentukan sendiri oleh Kemenag," kata Zafrullah.