- Biro Pers Istana Presiden/Abror Rizki
VIVAnews - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali menjadi perbincangan media asing. Media berbasis di Qatar, Al Jazeera memberitakan, sekelompok purnawirawan jenderal dikabarkan menggunakan kelompok Islam garis keras dalam upaya menggulingkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Upaya itu terlihat dari kasus penyerangan Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, yang diduga dilakukan secara sistematis. Baca selengkapnya di sini.
Terkait isu ini, pihak Istana enggan menanggapi. "Saya pribadi menduga mereka terinspirasi pemberitaan The Age apakah motif bisnis atau motif yang lain kami tidak tahu," kata Juru Bicara Presiden, Juliam Aldrin Pasha, di Kantor Presiden, Kamis 24 Maret 2011.
Sejauh ini, kata Julian, belum ada rencana klarifikasi kepada pihak Al Jazeera terkait pemberitaan tersebut. "Pemberitaan itu tidak bertanggung jawab, saya tidak tahu sumbernya bagaimana," kata dia.
Julian menambahkan, Presiden sudah mengetahui pemberitaan Al Jazeera kemarin. "Data intelijen menyebutkan sampai sejauh ini tidak ada eksistensi yang nyata kelompok yang menamakan diri Dewan Revolusi Islam," kata dia.
Pihak istana juga belum melihat ada sesuatu yang serius dalam pemberitaan tersebut. "Yang paling penting pemerintah tidak akan menanggapi isu tersebut," kata dia. Terlebih lagi, kata Julian, beberapa tokoh yang disebut dalam pemberitaan telah membantah soal kabar penggulingan SBY.
Ditemui terpisah, Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Tjahjo Kumolo menyatakan pemerintah mesti berani melakukan klarifikasi atas berita yang disampaikan Al Jazeera.
"Yang disampaikan sejumlah orang itu kan jelas, namanya jelas, pangkatnya jelas, dan sebagainya. Tapi sampai hari ini kok belum ada klarifikasi resmi dari pejabat pemerintah. Ada apa?" ujar Tjahjo di sela seminar nasional PDIP bertajuk Pembangunan Infrastruktur Transportasi di DPR RI, Kamis 24 Maret 2011.
Menurut Tjahjo, tidak mungkin seseorang sudah berstatus purnawirawan akan berani menyampaikan sesuatu tanpa ada dukungan data. Presiden harus menanyakan langsung pada yang bersangkutan untuk mendapatkan klarifikasi. "Arahnya ke siapa? kalau arahnya ke Presiden, silakan Presiden memanggil, mengklarifikasi yang bersangkutan, berdialog, apakah benar." (umi)
Cak Imin: PKB Ingin Terus Bekerja Sama dengan Gerindra
Cak Imin beraarap keinginan kerja sama antara PKB dan Gerindra ini dapat terwujud.
