- VIVAnews/Tri Saputro
VIVAnews – Ketua Satuan Tugas Pemberantasan Anti Mafia Hukum Kuntoro Mangkusubroto menegaskan, pentingnya mekanisme perlindungan bagi whistle blower.
“Sampai sekarang, kita belum mempunyai satu mekanisme perlindungan bagi whistle blower. Ini penting,” ujar Kuntoro di kantor wakil presiden, Jakarta, Senin 28 Maret 2011.
Menurut Kuntoro, dalam upaya pemberantasan tindak pidana, whistle blower sangat dibutuhkan. Sehingga, whistle blower harus ditempatkan pada posisi penting dalam mengungkap kasus. “Whistle blower itu sesuatu yang kita harapkan dan perlukan,” katanya. “Tetapi, orang yang memberikan tiupan palsu saya kira perlu diberi hukuman,” imbuhnya.
Satgas PMH dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) telah menyepakati untuk memasukkan perlindungan hukum bagi whistle blower dalam revisi UU No 13 Tahun 2006.
Adapun poin-poin revisi dari UU Nomor 13 Tahun 2006, antara lain, penyempurnaan pengaturan tentang perlindungan saksi antara lain: perlindungan pelapor, perlindungan saksi, perlindungan saksi korban dan perlindungan saksi/pelapor pelaku.
Dan, orang-orang yang karena tugas dan jabatannya memiliki resiko yang tinggi dalam pengungkapan kejahatan terorganisir. Selain itu, penguatan peran dan kewenangan LPSK dalam menjalankan mandat perlindungan saksi serta penguatan kapasitas kelembagaan masuk dalam rencana revisi UU tersebut.
Dalam pertemuan LPSK dan Satgas PMH juga menyepakati, perlindungan hukum bagi whistle blower perlu diintegrasikan ke dalam kebijakan remisi maupun pembebasan bersyarat sebagai salah satu reward bagi whistle blower. (SJ)
Proyek Ini jadi 'Game Changer'
Game changer merupakan istilah yang mengacu pada perubahan atau inovasi yang mendasar dalam industri atau pasar yang mengubah dinamika yang ada dan ciptakan standar baru.
