- Antara/ Kholis
VIVAnews - Markas Besar Polri berkukuh enggan membenarkan adanya pejabat tinggi negara yang menjadi terkait kasus Malinda Dee alias Inong Malinda, tersangka penilap dana nasabah Citibank. Mabes Polri masih menutup rapat informasi yang dilontarkan Ketua Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan Yunus Husein.
"Kami harus yakin bahwa itu adalah dokumen rahasia. Data penyelidikan LHA (Laporan Hasil Akhir)," kata Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Mabes Polri, Komisaris Besar Polisi Boy Rafli Amar di Jakarta, Kamis 14 April 2011.
Informasi soal penyebutan mantan pejabat yang terkait kasus Malinda, Boy Rafli meminta agar hal itu dikonfirmasi langsung kepada PPATK. Polri tidak bisa membeberkan informasi apapun yang bentuknya masih berupa Laporan Hasil Akhir atau hasil analisis transaksi keuangan terkait perkara Malinda.
"Tapi nanti kalau sudah menjadi perkara dan masuk dalam fakta hukum dan bukti materiil, dan dia menjadi pelengkap berita acara, berarti dia menjadi salah satu korban," kata Boy usai diskusi yang digelar Aliansi Jurnalis Independen (AJI) ini.
Boy meyakini, bila nantinya ada nama mantan pejabat yang masuk dalam materi perkara, maka yang bersangkutan akan menjadi saksi. "Dan publik akan melihatnya. Oh, tenyata si Bapak ini," ujar Boy.
Yang pasti, Boy belum mengetahui apakah Laporan Hasil Akhir dari PPATK itu sudah di tangan kepolisian. Bila data itu sudah ada, lanjut Boy, Polri akan melanjutkan proses berikutnya.
"Maka dia (mantan pejabat) akan terkena proses investigasi, ditanya, di berita acara (BAP), jadi saksi, dan masuk dalam berkas perkara. Ini kalau kita bicara bahwa orang itu ada," tegas dia.
Sebelumnya, PPATK mengendus ada nama mantan pejabat yang terkait kasus Malinda. Atas temuan nama mantan pejabat itu, PPATK sudah melaporkannya kepada Markas Besar Polri.
"Ada nama lain. Yang pasti itu mantan pejabat," ujar Ketua PPATK Yunus Husein yang juga anggota Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum ini di kantor PPATK, Jakarta Pusat, Rabu 13 April 2011. "Dan sudah saya laporkan ke Bareskrim (Badan Reserse dan Kriminal)." (umi)
10 Tips Mencegah Aksi Kekerasan Antar Siswa di Sekolah
Untuk mencegah terjadinya aksi kekerasan di lingkungan sekolah, berikut adalah beberapa tips yang dapat diikuti oleh guru, orang tua, dan siswa:
