- Antara
VIVAnews - Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, mengatakan bahwa kebijakan pemekaran daerah yang ada saat ini sarat dengan persoalan.
Hal ini karena penataan daerah ini hanya dimaknai secara sempit oleh sejumlah kalangan, yaitu hanya pemekaran atau daerah otonom baru. "Padahal itu mencakup penghapusan atau penggabungan dan penyesuaian daerah," kata Gamawan di Hotel Gran Melia, Jakarta, Rabu 20 April 2011.
Persoalan itu di antaranya sejak tahun 1999 banyak sekali pembentukan-pembentukan daerah baru. Sejak pemekaran daerah dilakukan, sebanyak 205 daerah otonom baru (DOB) terbentuk dalam waktu 10 tahun. Daerah tersebut meliputi 7 provinsi, 164 kabupaten, dan 34 kota. Sehingga total daerah otonom di Indonesia menjadi 524 daerah.
Pemekaran yang tak terkendali sejak 1999-2010 ini mengakibatkan terjadinya lonjakan APBN. Tahun 2003 pemerintah menyediakan dana Rp1,33 triliun untuk 22 daerah otonom baru. Jumlah itu terus bertambah hingga tahun 2010 mencapai Rp47,9 triliun.
Selain itu lemahnya instrumen pembentukan daerah otonom baru juga mengakibatkan persoalan. Pada 57 DOB yang berusia di bawah 5 tahun muncul masalah personel, perlengkapan, pembiayaan dan dokumen, penyediaan sarana dan prasarana di pemerintah dan penetapan batas wilayah.
Untuk mengatasi kondisi tersebut, maka pemerintah mengambil kebijakan moratorium pemekaran daerah. Kemendagri dan DPR sepakat menyusun Desain Besar Penataan Daerah (Desartada) hingga tahun 2025. "Desartada ini diperlukan karena saat ini belum ada kebijakan yang dapat dijadikan acuan dalam penataan daerah," kata dia.
Gamawan mengatakan, Desartada ini disusun untuk, mengakselerasi pengembangan potensi nasional untuk integrasi nasional, akselerasi ekonomi dan meningkatkan kualitas publik. Selain itu tujuannya adalah sebagai panduan dasar penataan daerah otonom dan pengembangan daerah atau kawasan yang memiliki karakteristik kkusus, serta perhitungan estimasi jumlah maksimum daerah otonom.
Rektor UNU Gorontalo Diduga Lecehkan 12 Mahasiswi, Dosen dan Staf di Kampus
"Untuk sejauh ini, sudah ada 12 orang yang telah melaporkan (Rektor UNU). Mereka masing-masing mahasiswi, staf hingga dosen. Pelaporan itu dilayangkan ke pihak LLDIKTI."
