JK: Indonesia Harus Jadi Contoh Negara ASEAN

Jusuf Kalla pimpin rapat ekonomi
Sumber :
  • ANTARA/Saptono

VIVAnews - Mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla mengatakan Indonesia harus menjadi contoh yang baik untuk negara-negara ASEAN. Menurut dia, Indonesia harus memelopori kerjasama yang kuat antar negara ASEAN.

"Indonesia kan ketuanya, kita harus  jadi contoh yang baik untuk perdamaian, contoh yang baik untuk ekonomi," kata Jusuf Kalla saat menggelar operasi katarak gratis PMI di RSCM Jakarta, 7 Mei 2011.

JK mengatakan bahwa negara ASEAN perlu menjalin kerjasama ekonomi yang baik dan saling menguntungkan untuk menghadapi kekuatan ekonomi global yang lebih besar. "Kerja sama ekonomi yang menguntungkan negara-negara ASEAN dan kebersamaan kita dalam menghadapi kekuatan yang lebih besar lagi seperti Cina, Uni Eropa dan Amerika," kata dia.

Sementara itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam sambutan saat membuka KTT ASEAN ke-18 di JCC, Jakarta, mengajak pemerintah negara-negara Asia Tenggara untuk bersatu mencari solusi krisis pangan dan energi. Menurut dia, masalah ketahanan pangan dan energi telah masuk ke ranah kompetisi global.

"Tidak perlu terlalu jauh memproyeksikan 10 sampai 20 (tahun) ke depan, saat ini saja kita tengah menghadapi harga pangan dan energi yang cenderung naik," kata SBY.

Untuk mengatasi hal ini, SBY mengajak negara-negara ASEAN mencari solusi yang inovatif. Termasuk diantaranya adalah mencari sumber energi baru yang dapat terbarukan. Selain itu, penggunaan energi yang berdampak negatif pada lingkungan harus dapat dikurangi.

"Langkah cepatnya adalah dengan pembentukan Integrated Food Security Framework, utamanya pada penelitian dan pengembangan, termasuk sistem cadangan pangan di ASEAN untuk membantu petani keluar dari kemiskinan," ujar SBY. (umi)

Ganjil Genap Tidak Diterapkan bagi Kendaraan ke Merak Saat Mudik, Polri Ganti dengan Sistem Ini
Ketua DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Puan Maharani

Puan Tegas Bilang Pemenang Pileg 2024 yang Berhak Jadi Ketua DPR

Puan Maharani membantah adanya wacana untuk merevisi UU MD karena perubahan komposisi pimpinan terutama Ketua DPR.

img_title
VIVA.co.id
28 Maret 2024