- Antara/ Ismar Patrizki
VIVAnews - Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Haris Azhar, menyayangkan adanya praktik intimidasi terhadap sejumlah anggota PSSI di daerah. Tindakan itu dianggap tidak sportif.
"Kami mendapatkan banyak laporan dan informasi telah terjadi intimidasi dan tindak kekerasan terhadap anggota PSSI," kata Haris, Kamis 19 Mei 2011.
Namun, Haris enggan membeberkan secara terperinci daerah mana saja yang mendapatkan intimidasi. "Informasi yang masuk banyak," ujarnya.
Adanya intimidasi yang diterima oleh pengurus PSSI di daerah kemarin diungkapkan oleh Ketua Komite Normalisasi Agum Gumelar. Agum menuturkan, pihaknya menerima banyak informasi, sejumlah perwira militer mengintimidasi para peserta Kongres untuk menandatangani mosi tidak percaya terhadap kepemimpinannya sebagai Ketua Komite Normalisasi.
"Saya sudah mendengar hal tersebut dari beberapa pihak, tapi saya berusaha tidak percaya jika ada aparat teritorial berbuat seperti itu. Sukar pikiran saya mempercayai hal tersebut," ujar Agum.
Agum menghimbau agar perwira-perwira militer tertentu tidak melakukan hal-hal yang memperkeruh suasana dan mencoreng citra TNI, khususnya menjelang pelaksanaan Kongres yang tinggal dua hari.
"Bagi aparat yang berbuat seperti itu, mohon dihentikan, karena hal tersebut dapat menciptakan citra TNI tidak baik dalam pandangan masyarakat," Agum menegaskan. "Sebagai Ketua Umum Pepabri (Persatuan Pensiunan ABRI) saya menghimbau agar tindakan tersebut dihentikan. Karena itu tidak bagus buat TNI dan semua." jelasnya. Pernyataan Agum selengkapnya, klik di sini.
Adanya dugaan intimidasi, menurut Haris tidak seharusnya terjadi. Apalagi, TNI mempunyai tugas yang lebih berat yakni menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). "Kalau benar adanya intimidasi, maka akan merusak fair play. Padahal, dalam sepakbola, selalu menjujung tinggi fair play," ujar Haris.
"Kalau Pak George (Toisutta) dan Pak Arifin (Panigoro) mau mengabdikan diri ke sepakbola, tidak harus menjadi pengurus PSSI. Bisa lewat cara lain. Apalagi, Pak George masih tentara aktif. Mana mungkin memaksakan dua calon kalau itu bertentangan dengan FIFA," terang Haris.
Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat Brigjen TNI, Wiryantoro, menegaskan TNI tidak menutup diri atas laporan semacam ini, apalagi bila ditemukan fakta dan bukti yang mendukungnya. "Mohon dikirim ke kami (TNI) bila ada faktanya, dan segera kami akan cari tahu dan proses," katanya.
Ketua DPRD Minta Pemprov DKI Perbaiki Kualitas APBD, Singgung Permukiman Kumuh
Ketua DPRD DKI menilai RKPD tahun 2025 tidak fokus.
