- ANTARA/ Ujang Zaelani
VIVAnews - Pekan lalu IndoBarometer mengeluarkan hasil survei yang menyebut bahwa masyarakat rindu zaman Soeharto, era yang dituding banyak orang diwarnai korupsi, kolusi dan nepotisme.
Kini, yang disebut zaman reformasi, Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Denny Indrayana mengklaim indeks korupsi Indonesia meningkat 0,8 poin. Ini berarti berbanding lurus dengan pemberatasan korupsi.
Wartawan Senior, Budiarto Sambazy mempertanyakan klaim Denny tersebut. "Faktanya kita disajikan berita korupsi setiap hari," kata Budiarto, dalam diskusi Polemik radio Trijaya bertema 'Reformasi Mati Suri' di Warung Daun, Jakarta, Sabtu 21 Mei 2011. Budiarto membandingkan dengan pemberitaan korupsi zaman orde baru yang relatif lebih sedikit.
Dia mengatakan, korupsi yang dilakukan oleh anggota DPR zaman dulu lebih sedikit ketimbang saat ini. "Coba lihat sekarang?" kata dia. Makin maraknya korupsi saat ini, kata dia, juga ditunjukkan dengan makin banyaknya sengketa pilkada yang diajukan ke Mahkamah Konsitusi. Menurut Budiarto hal tersebut merupakan salah satu bentuk praktik suap.
Denny Indrayana mengatakan, banyaknya berita korupsi bukan berarti korupsi lebih banyak. "Tapi karena pers lebih bebas memberitakan dibanding zaman orba," ujarnya.
Denny mengatakan, pada zaman orde baru pun marak persoalan korupsi. Hanya saja tidak banyak terekspose. "Korupsi lebih sentralistik," ujar Denny. (umi)
Hakim Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Kode Etik Meski Punya Jabatan di Asosiasi Pengajar HTN
Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menyatakan Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah tak terbukti melanggar kode etik dan perilaku hakim konstitusi.
