- Antara/ Saptono
VIVAnews - Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla berpendapat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial harus nirlaba. Dana yang dikelola BPJS itu nanti, kata JK, bukanlah dana pemerintah.
"Itu dana peserta," kata JK di Gedung Parlemen, Jakarta, hari ini. JK mencontohkan, Jamsostek mengelola dana buruh, Askes dan Taspen mengelola dana pegawai negeri, Asabri mengelola uang tentara. "Jadi bukan uang negara."
Meski secara sifat nirlaba, kata JK, lembaga itu boleh beroperasi dengan mencari laba. Namun labanya tidak boleh disetor ke negara.
BPJS ini tidak perlu menggabungkan semua lembaga-lembaga yang sudah disebutnya di atas. Hal ini karena asal uangnya beda dan peruntukannya beda.
Sementara peran negara hanya menjamin subsidi kesehatan untuk masyarakat yang tidak mampu informal. PNS, TNI dan pegawai swasta sudah punya mekanisme sendiri.
DPR masih menggodok RUU BPJS ini. Sebelumnya, parlemen 1999-2004 sudah pernah melahirkan UU Sistem Jaminan Sosial Nasional namun implementasinya tak maksimal yang ditengarai karena tidak ada badan yang menyelenggarakan.
Celine Dion Ungkap Penyakit Langka yang Dideritanya: "Saya Berharap Ada Keajaiban"
Celine Dion membagikan kisahnya bagaimana dia tetap kuat ditengah diagnosis stiff person syndrome. Ia harap akan ada keajaiban yang datang pada dirinya.
