- AP Photo
VIVAnews -- Hari ini, Kepala Kepolisian RI Jenderal Timur Pradopo menandatangani nota kesepakatan dengan Menteri Hukum dan HAM, Patrialis Akbar, terkait kerja sama pengelolaan rumah tahanan.
Dalam sambutannya, tiba-tiba Kapolri curhat soal kurangnya makanan untuk tahanan. "Setelah ada restorasi turun tapi kenyataaannya masih kekurangan untuk ngasih makan tahanan," kata Timur Pradopo di Kementerian Hukum dan HAM, Jalan Rasuna Said, Kamis, 9 Juni 2011.
Timur menegaskan, anggaran kegiatan operasional tahanan saja masih kurang, apalagi biaya untuk memberi makan tahanan.
Sementara, masih terkait soal tahanan, Kepala Badan Reserse Kriminal, Komjen Polisi Ito Sumardi mengatakan, akar dari persoalan ini adalah masalah kejahatan -- yang adalah akibat dari permasalahan sosial dan kesejahteraan.
Jika kejahatan semakin meningkat, maka semakin meningkat pula penegakan hukum. Akibatnya jumlah tahanan pun makin banyak.
"Nah dengan beban dari rumah tahanan yang sudah sedemikian besar, itu saja mengindikasikan pemerintah pasti kewalahan memberikan makan" kata Ito.
Ito menambahkan, jumlah tahanan di Bareskrim saja sudah mencapai lebih dari 120. "Itu pun sudah menjadi beban yang sangat besar, makanan sudah ditentukan dan itu menjadi tanggungan pemerintah, belum lagi di tempat-tempat lain. Semakin tinggi kejahatan tentunya pemerintah semakin berat memberi makan" kata Ito.
Dengan adanya masalah ini, kata Ito tentunya Polri berusaha memenuhi dana-dana yang dimiliki institusi tersebut.
"Tapi itu kan harus dipertanggung jawabkan, bukan hanya Polri yang bertanggung jawab tapi instansi-instansi terkait juga. Tapi yang terpenting, jangan sampai kejahatan di negara kita meningkat," tambah Ito. (eh)
KPK Siap Dampingi Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran dari Potensi Korupsi
Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, mengatakan bakal memonitor program makan siang gratis yang jadi agenda prioritas pemerintahan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka
