- facebook.com
VIVAnews - Wakil Ketua MPR, Lukman Hakim Saefuddin, mengaku berbeda pendapat dengan Menteri Pendidikan, Muhammad Nuh, terkait dengan persoalan Ibu Siami.
Nuh menolak penokohan sosok Siami karena dikhawatirkan memicu konflik horisontal. Sementara Lukman berpendapat, Indonesia butuh figur-figur jujur seperti Ibu Siami.
"Terus terang, saya agak berbeda dengan Pak Nuh. Dengan kita menokohkan Bu Siami bukan berarti masyarakat di sana berkecil hati, apalagi menolak, saya yakin tidak. Karena belakangan saya menerima kabar masyarakat sudah mau menerima Bu Siami dan suaminya. Tapi Pak Nuh juga punya cara pandangannya sendiri," kata Lukman saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Rabu 15 Juni 2011.
Menurut Lukman, masyarakat akan memahami apa yang dilakukan oleh Siami. Apalagi, tindakan masyarakat saat itu dengan mengusir yang bersangkutan dengan keluarga hanya karena luapan emosional saja.
Jadi, dia melanjutkan, harus dilihat terlebih dahulu kronologinya. Ketika Siami ini mempersoalkan hal itu, kepala sekolah, wali kelas akhirnya kena sanksi. Padahal mereka adalah orang yang berjasa juga di masyarakatnya. "Itulah yang membuat masyarakat tidak terima dan menimbulkan rasa marah," jelas Lukman.
Lukman menjelaskan setidaknya tiga alasan mengapa apresiasi perlu diberikan. Pertama, masyarakat harus menyadari bahwa orang seperti Ibu Siami itu harus diapresiasi, harus dihormati. "Bukan malah dikucilkan."
Kedua, menurut Lukman, masyarakat harus membesarkan hatinya, "Karena orang seperti dia itu kan stres, dia kan dipojokkan, mau ketemu tetangganya susah. Dan jangan sampai dia merasa bahwa tindakannya itu salah. Ini yang harus kita berikan, dukungan secara moril." ucap politisi PPP ini.
Ketiga, masyarakat diharapkan memberikan dukungan terhadap masalah-masalah yang dihadapi Ibu Siami, seperti sekolah dan masa depan anaknya. "Intinya orang seperti itu harus didukung."
Sindir Heru Budi, Ketua DPRD: Siapapun Pj Gubernurnya Kalau Gak Radikal Ya Jakarta Tetap Banjir
Ketua DPRD Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menyoroti persoalan banjir di Jakarta. Padahal, Jakarta punya anggaran untuk mengatasi banjir.
