- VIVAnews/Nurcholis Anhari Lubis
VIVAnews - Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menghimbau kepada semua masyarakat Indonesia agar melihat eksekusi mati tenaga kerja Indonesia di Arab Saudi, Ruyati secara obyektif dan jangan terlalu menyalahkan pemerintah secara terus-menerus.
"Malah urusan yang penting, yang memang salah, justru tenggelam hanya karena mengurus hal-hal seperti itu yang dibesar-besarkan," ujar Mahfud di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 20 Juni 2011.
Mahfud menilai, dalam hal ini pemerintah tidak bersalah dan diplomasi Indonesia sudah maksimal. "Itu hukumnya memang begitu di sana. Sejak dulu, sejak zaman Pak Harto orang dihukum mati sudah banyak. Bahkan, menjelang Pak Harto jatuh, dua bulan sebelumnya kan ada Siti Zaenab dihukum mati," kata dia.
"Sekarang kok, media selalu menyalahkan pemerintah. Padahal, saya melihat kalau dalam hubungannya dengan Arab Saudi, kita sejak dulu sudah begitu," tambah Mahfud.
Menurut Mahfud, hal seperti ini tidak tergantung diplomasi antarpemerintah, tetapi tergantung kepada keluarga. "Ada orang punya uang tapi keluarga tidak mau dan tetap meminta nyawa," tuturnya.
Untuk itu, Mahfud menyarankan agar TKI lain yang akan bernasib serupa dengan Ruyati harus bisa melakukan negosiasi dengan keluarga korban atau pemerintah Indonesia menyediakan uangnya.
"Tetapi ingat, kalau keluarga bilang tidak mau diganti uang, dan tetap ingin nyawa, Pemerintah Saudi tidak bisa menolak. Jadi, semua tergantung keluarga korban mau memaafkan atau tidak. Kalaupun minta ganti uang, lalu bayarnya berapa. Itu hukumnya sudah begitu," kata dia.
Terkait pemulangan jenazah Ruyati, Mahfud mengatakan bahwa itu merupakan sesuatu hal yang tidak mungkin untuk bisa dilakukan.
"Menurut hukum Islam, jenazah tidak boleh dari 24 jam. Itu masuk neraka kalau jenazah disimpan lebih dari 24 jam. Jadi, mereka langsung kubur saja. Dan aturan menurut kaum Wahabi di sana, jenazah itu harus diratakan sehingga di sana kalau begitu panas tiga hari sudah nggak ketahuan di sebelah mana kuburannya. Kamu mau buka lagi, nggak akan bisa," tutur dia.
Anies soal Tawaran Jadi Menteri di Kabinet Prabowo: Belum Ada yang Ngajak
Anies juga merespons soal kemungkinan dirinya bergabung dengan koalisi Prabowo Subianto, termasuk jika ditawari kursi menteri di kabinet Prabowo-Gibran
