- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVAnews- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono belum mengeluarkan pernyataan langsung mengenai hukuman pancung yang dijatuhkan kepada Tenaga Kerja Indonesia di Arab Saudi, Ruyati. Juru Bicara Presiden, Julian Aldrin Pasha mengatakan sebelum kasus Ruyati muncul, pemerintah sudah mengamati otoritas hukum Arab Saudi.
"Sebelumnya juga ada TKI kita yang diperlakukan secara tidak manusiawi di Arab Saudi," kata Julian, di Istana Presiden, Rabu 22 Juni 2011.
Julian mencontohkan, TKW Sumiati yang mengalami kasus serupa. Dia mengatakan, dalam kasus tersebut Presiden telah menginstruksikan agar ada pendampingan kepada tenaga kerja Indonesia yang menghadapi permasalahan hukum.
Dalam kasus Ruyati, Julian membantah tidak adanya pendampingan hukum dari pemerintah. "Tidak benar kalau disebutkan dalam kasus Ruyati tidak ada pendampingan hukum," kata dia
Menurutnya, permasalahan dalam kasus tersebut, adalah tidak diberitahukannya jadwal eksekusi. "Disesalkan dan dikecam pemerintah adalah pada saat eksekusi hukuman mati tidak diberitahukan secara lebih dini atau awal kepada pemerintah atau keluarga," kata dia.
Dia berharap ke depan, tidak terjadi lagi hal serupa terhadap TKI. "Saya kira harus ada koordinasi yang lebih intensif antara kementerian yang tangani langsung," ucapnya.
Sebelumnya, Kelompok Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat mendapat informasi bahwa pemerintah dalam hal ini Kedutaan Besar Indonesia di Arab Saudi tak pernah mendampingi serius almarhumah selama di pengadilan.
Ribka Tjiptaning Proletariyati, politikus PDIP yang menjadi Ketua Komisi IX DPR menyatakan, pemerintah lalai memberi informasi proses hukum Ruyati. "Informasi sidang pertama bulan Mei 2010 baru diketahui keluarga bulan Januari 2011 dan itu pun karena keluarga mencari informasi langsung ke Deplu," kata Tjiptaning dalam rilis yang diterima VIVAnews, Rabu 22 Juni 2011.
Sebab itu, lanjutnya, pernyataan tentang kegagalan pemerintah melindungi Ruyati menjadi kontroversial. "Kalau gagal berarti sudah ada upaya, tapi ini kan terbukti tidak ada upaya. Jadi, apa kerja pemerintah melindungi warganya," kata Tjiptaning. (umi)
CIti Gandeng Occam Genjot Kinerja Komunikasi
Occam menawarkan kemampuan dan fleksibilitas yang diperlukan untuk memastikan eksekusi program CIti yang efektif dan efisien.
