- ANTARA/Ismar Patrizki
VIVAnews - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Tjahyo Kumolo menilai pembentukan Satuan Tugas TKI oleh presiden sebagai sinyal kekecewaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada menterinya. Sebab, tugas menteri seharusnya jelas, namun mereka tidak cepat bereaksi cepat melaksanakan tugas dengan baik.
"Niatnya baik. Presiden menyetujui pembentukan Satgas Perlindungan TKI di luar negeri. Dengan pembentukan Satgas ini juga bisa diartikan Presiden kecewa terhadap pembantu-pembantunya yang ditugaskan memimpin departemen terkait," kata Tjahyo, Kamis, 23 Juni 2011.
Menurut Tjahyo, seharusnya SBY revitalisasi terlebih dulu instansi atau lembaga pemerintah yang terkait masalah TKI. Menurutnya, bisa dipilah-pilih, yang belum optimal harus dioptimalkan dan ada evaluasi menyeluruh.
"Jangan sampai satgas overlapping dengan keberadaan instansi terkait. Misalnya Kementerian Luar Negeri, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Hukum dan HAM, BNP2TKI," katanya.
Tjahyo menekankan, kalau hasil evaluasi menemukan satu titik lemah, titik itu saja yang direvitalisasi. "kalau hanya aspek pembelaan hukum, ya optimalkan saja bidang advokasi hukum yang ada di Kemenlu," ujarnya.
Menurutnya, pembentukan satgas juga memperpanjang rantai birokrasi yang berpotensi memperlambat penanganan. "Perlu reformasi sistem birokrasi, jangan malah memperpanjang birokrasi," ujarnya. (eh)