- ANTARA/Andika Wahyu
VIVAnews - Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin belum kembali ke Indonesia untuk memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi. Partai Demokrat, menyerahkan sepenuhnya kepulangan Nazaruddin ke KPK.
"Kami kan tidak punya kemampuan, ada alat, untuk memaksa ke sini," kata Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Syarif Hasan, di Istana Presiden, Kamis 23 Juni 2011
Syarif juga menegaskan, pihaknya tidak keberatan Nazaruddin menyeret politisi Demokrat lainnya dalam kasus dugaan suap pembangunan wisma atlet SEA Games di Palembang. "Silakan saja, dibuka saja kalau memang ada," ucap Syarif.
Menurut dia, SBY sebagai Ketua Dewan Pembina, mendorong agar kasus Nazaruddin tetap dituntaskan secara hukum. Siapa saja yang bersalah harus dinyatakan bersalah. "Sekalipun kader Demokrat kalau seperti itu," kata dia.
Ketua Fraksi Demokrat Jafar Hafsah menambahkan ia dan kader demokrat lain yang ke Singapura tidak bisa membawa Nazaruddin karena memang bukan untuk menjemput. "Kami tidak bisa mengklaim diri sebagai tim penjemputan karena tidak diatur dalam undang-undang," kata Jafar.
Dalam pertemuan dengan Nazaruddin beberapa waktu lalu, Nazaruddin berjanji akan memenuhi paggilan KPK setelah sembuh dari sakit. "Kita tidak ada lagi kemampuan menjemput," kata dia.
Nazaruddin sendiri rencananya akan dimintai keterangan oleh KPK sebagai saksi atas dua kasus yang berbeda. Salah satunya terkait kasus Seskemenpora tersebut. Namun sejak terbang ke Singapura untuk berobat pada bulan lalu, sampai saat ini Nazaruddin belum kembali ke tanah air. Dari Singapura, Nazaruddin menunjuk pengacara senior OC Kaligis untuk menangani kasus hukum yang menimpanya. (umi)
Nasdem dan PKS Diskusi Ikut Koalisi atau Oposisi, Surya Paloh: Masih Dikaji, Belum Final
Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera, PKS, melakukan pertemuan pasca KPU menetapkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, jadi Presiden dan Wapres terpilih.
