- Antara/ Feri
VIVAnews – Pemerintah Malaysia bersedia memberikan pengampunan atau amnesti pada tenaga kerja asing bermasalah di negaranya yang mayoritas adalah tenaga kerja Indonesia. Pengampunan ini bagian dari upaya pendataan ulang tenaga kerja gelap di Malaysia melalui pengumpulan sidik jari.
Hal ini terungkap dalam pertemuan makan malam Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie dengan Timbalan Presiden UMNO yang juga Timbalan Perdana Menteri Malaysia, Tan Sri Muhyiddin Bin Mohd Yassin.
"Hasil pertemuannya pemerintah Malaysia memberikan amnesti kepada seluruh pekerja asing yang bermasalah, dan yang paling banyak adalah TKI," kata Aburizal, di Kuala Lumpur, Malaysia.
Aburizal mengatakan hal ini merupakan bentuk komitmen pemerintah Malaysia untuk memperbaiki penanganan permasalahan TKI. Bahkan saat bertemu PM Malaysia Sri Mohd Najib Bin Tun Haji Abdul Razak, pemerintah Malaysia juga menjanjikan menghukum majikan yang menganiaya TKI.
“Pak Najib juga sedih dengan TKI yang terbunuh, dia akan tuntut pidana majikan dan kalau terbukti bersalah maka akan dihukum berat,” kata Aburizal.
Najib, kata Aburizal, juga mengatakan bahwa Malaysia akan mencari solusi terbaik untuk masalah-masalah TKI. Aburizal optimistis Indonesia dan Malaysia akan menemukan formula penyelesaian masalah TKI dengan baik, karena keduanya sama-sama saling membutuhkan.
“Kita harus realistis. Malaysia itu butuh TKI, dan TKI juga butuh kerja di sana, jadi saya yakin solusinya nanti pasti akan win-win,” kata mantan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat itu.
Sementara itu, Duta Besar Indonesia untuk Malaysia Da’i Bachtiar yang menemui Aburizal di Hotal Seri Pasific mengatakan saat ini pemerintah Malaysia tengah melakukan upaya konkret pembenahan persoalan TKI dan perbaikan pelayanan. Pihak Indonesia, juga dilibatkan dalam pembenahan sistem ini. “Keterlibatan pihak kedutaan juga ada di sini,” ujarnya.
Implementasi perbaikan masalah ketenagakerjaan ini dilakukan secara bertahap. Dimulai dengan pendataan sampai pemutihan. Juga pemakaian sistem bio metrik yang mencegah TKI ilegal, dan sebagainya. Ini nantinya akan mengurangi bahkan menghilangkan TKI ilegal. ”Kami mendukung karena yang ilegal ini juga jadi problem kita," kata Da'i. (Laporan: Dian Widiyanarko, Kuala Lumpur)
Pemprov DKI Jakarta Dukung Kerja Sama Proyek MRT Berkonsep TOD dengan Jepang
Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, kerja sama di bidang transportasi dapat diandalkan dalam pertumbuhan investasi pembangunan Jakarta
