VIVAnews - Presiden Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dinilai terlalu lembek menyikapi pemancungan Tenaga Kerja Indonesia di Arab Saudi. Seharusnya, Presiden mengambil langkah agresif dengan mengevaluasi beberapa menteri terkait.
"Kalau perlu, copot Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Luar Negeri, dan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)," kata aktivis Migrant Care Wahyu Susilo dalam diskusi yang diselenggarakan Petisi 28 di Jakarta, Minggu 26 Juni 2011.
Wahyu mengungkapkan, persoalan carut marutnya TKI salah satu sebabnya salah urus sejak pemberangkatan. Menurut dia, banyak pemalsuan dokumen para TKI. Aparat mengetahui, tapi membiarkan. "TKI itu 99 persen tidak berasal dari Jakarta. Tapi, banyak yang paspornya dari Jakarta," ujarnya.
Wahyu mengaku pernah mengecek data penduduk desa yang menyumbang TKW cukup besar. Menurut dia, penduduk desa itu sekitar enam ribu. Di Kementerian Tenaga Kerja, TKI dengan paspor keluar dari daerah itu hingga 15 ribu orang. "Pemalsuan dokumen di mana-mana, ini mengenakkan orang yang ambil untung dari TKI," katanya.
Sementara itu pengamat human trafficking Umar Abduh mengatakan, praktik pengiriman TKI saat ini sudah seperti praktik perdagangan manusia. Menurutnya, tenaga kerja wanita seperti diperjualbelikan. Akibatnya, TKW diperlakukan sebagai budak. Maka, muncul kasus penganiayaan, perkosaan, hingga pembunuhan. "Kenyataan, pemerintah bukannya mengadvokasi malah membiarkan," ujarnya.
Menurut Umar, kasus perkosaan atau sebenarnya prostitusi banyak terjadi. Dia berargumen, TKW berangkat tidak boleh bawa bayi atau sedang hamil. "Tapi, banyak yang pulang bawa anak," ujarnya.
Umar mengaku tahu hal itu karena pernah bertugas sebagai tenaga profesional di BNP2TKI selama 1 tahun 3 bulan. Menurutnya, semua tahu hal itu, tapi dibiarkan. "Itulah mafia. Mengapa tidak berani mengatakan pemerintah itu pelaku traffiking," katanya. "Saya pernah mencoba mengungkap, tapi saya yang dipecat."
Menurutnya, salah satu yang pernah diungkapnya kasus penempatan TKI ke Selandia Baru yang semua legalisasi hanya sehari. "Sampai berangkat hari itu juga. Itu nyata," katanya.
Menurutnya, data resmi pemerintah tidak akurat. "Pemerintah bilang TKW di Arab Saudi 1 - 1,5 juta orang. Yang ada 4,5 juta. Banyak ilegal, masuk dari jalur umroh," katanya.
Umar mengungkapkan banyak PJTKI yang setiap menyalurkan TKW sudah mendapat uang dari calon majikan di Arab. Menurut dia, tiap satu TKW, Rp25 juta diberikan pada PJTKI. Dari uang itu PJTKI memberikan kepada calo yang mencari orang. Sebagian lagi digunakan untuk biaya pelatihan sebelum pemberangkatan. "Orang arab membiayai PJTKI. Karena merasa sudah beli Rp25 juta, masak nggak dipakai," katanya. (umi)
Izin Menginap di Kantor Polisi, Pria Tuban Ini Ternyata Baru Membunuh Istrinya
Warga Desa Pakis, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, digegerkan oleh aksi dugaan pembunuhan yang dilakukan oleh MO (64 tahun) terhadap istrinya sendiri, TA.
