- Antara/ Prasetyo Utomo
VIVAnews - Kematian Tenaga Kerja Indonesia, Ruyati binti Satubi oleh tebasan pancung algojo Arab Saudi -- yang tanpa sepengetahuan pemerintah -- membuat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan enam keputusan sekaligus.
Salah satunya, membentuk satgas khusus penanganan dan pembelaan WNI yang terancam hukuman mati. Belum lagi dibentuk, kritik berdatangan. Salah satunya dari Ketua Dewan Penasehat Komnas HAM, Jimly Asshiddiqie. Ia menilai ketimbang membuat satgas, lebih baik mengaktifkan lembaga-lembaga yang sudah ada. Jangan mendasarkan masalah sebagai dasar untuk mendirikan lembaga baru. Justru bakal tumpang tindih.
Menjawab itu, Menteri Hukum dan HAM, Patrialis Akbar menepis kekhawatiran itu. Menurutnya, satgas hanya konsentrasi menangani kasus WNI yang terancam hukuman mati di luar negeri. "Kalau ini kan khusus menangani kasus-kasus WNI yang terancam hukuman mati. Yang menghadapi hukuman mati. Kalau masalah hukuman itu semuanya kan ada atase hukum dan HAM yang nanti akan kita resmikan," ujar Patrialis di DPR, Senin 27 Juni 2011.
Menurut dia, Keppres pengangkatan satgas sampai sekarang belum turun. "Sama Pak Menakertans, kami hanya mengusulkan nama-nama," kata Patrialis. Hari ini nama-namanya sudah sampai di Menakertrans. "Mungkin hari (juga) ini sampaikan (ke presiden)," ujarnya.
Sebelumnya, Manajer Program Migrant Institute Surabaya, Ali Yasin mengatakan, pembentukan Satgas terlambat. Apalagi, itu dibentuk dari keresahan yang dialami pemerintah. "Bisa jadi Satgas TKI akan menjadi batu ujian komitmen presiden dalam permasalahan TKI yang terus dirundung masalah," kata dia.
Ia menyarankan Indoensia meniru langkah Filipina melindungi warga negaranya "Mereka (Filipina) bekerja sangat profesional sehingga buruh migran dari negara tersebut terjamin," kata Ali Yasin, di Surabaya Jumat, 24 Juni 2011.
Selain memberikan jaminan perlindungan kepada buruh migran, lanjutnya, lembaga perlindungan tenaga kerja luar negeri di Filipina juga mengatur dana pensiunnya. "Intinya, lembaga bentukan pemerintah tersebut sangat serius mengawasi dan merespons keberadaan buruh migran, bukan hanya menikmati devisa yang dihasilkan," kata dia. (umi)