- Vivanews/Nurcholis Anhari Lubis
VIVAnews – Partai Persatuan Pembangunan sebagai salah satu partai Islam mitra koalisi pemerintah, menilai bahwa rencana MUI mengeluarkan fatwa haram soal BBM bersubsidi atau premium bagi kalangan berada, tidak akan efektif.
“Silakan saja mengeluarkan fatwa sebagai salah satu produk agama. Tapi hal itu tidak akan efektif. Ada atau tidak ada fatwa soal BBM, akan sama saja. Jangankan fatwa, UU yang berkekuatan hukum tetap saja banyak dilanggar,” kata Wasekjen PPP Romahurmuziy saat berbincang dengan VIVAnews.
Politisi muda yang akrab disapa Romy itu menjelaskan, rencana fatwa MUI soal BBM tak akan efektif karena tidak didukung oleh perangkat hukum maupun institusi penegak hukum. “Kalau produk agama, hendak ditaati atau tidak kan terserah masing-masing orang,” ujar dia.
Meski demikian, Romy menilai MUI memiliki hak untuk mengeluarkan fatwa soal BBM, karena MUI adalah sebuah lembaga agama yang berperan demi kemaslahatan umat. “Tapi ingat, harus dipisah antara produk fatwa dan efektivitas kebijakan pemerintah,” imbuhnya.
PPP beranggapan, rencana fatwa MUI soal BBM sebetulnya tidak salah. “Fatwa semacam itu biasa, dan memang betul,” tutur Romy. Ia memaparkan dalam UU Energi, dinyatakan bahwa pemerintah menyediakan subsidi kepada masyarakat tidak mampu. “Jadi secara hukum, memang subsidi diperuntukkan bagi kalangan tidak mampu,” tegas anggota DPR itu.
“Masalahnya, dalam rapat antara Kementerian ESDM dengan DPR, terungkap bahwa 85 persen BBM bersubsidi seperti premium, dinikmati oleh masyarakat mampu. Sementara 15 persen sisanya baru menetes kepada masyarakat tidak mampu,” kata Romy.
Ia menyatakan, masyarakat mampu yang dimaksud bukanlah orang kaya raya saja, melainkan mereka yang mampu membeli mobil. “Bila menggunakan BBM bersubsidi, bisa dibilang mereka memakan rezeki masyarakat tidak mampu,” ujar Romy.
Sebelumnya, PKS tidak setuju apabila MUI dikambinghitamkan dalam persoalan BBM. “Jangan sandarkan kebijakan pada ulama. Jangan jadikan ulama tameng bagi kebijakan pemerintah. Itu merendahkan ulama,” ujar Ketua Fraksi PKS Mustafa Kamal. Pemerintah, imbuhnya, harus mengambil kebijakan secara mandiri.
“Soal BBM, ini kok malah seperti menaruh ulama di depan. Seharusnya pemerintah yang berada di depan,” tegas Mustafa. MUI sendiri belum resmi memutuskan fatwa soal BBM. “Itu hanya usulan, belum ditetapkan sebagai fatwa,” kata Ketua MUI Amidhan. (umi)
Bicara Soal Ruben, Jordi Onsu: Tidak Berkomunikasi juga Bukan Sama Aku Doang
Jordi Onsu memilih untuk tidak terlalu memusingkan sikap kakaknya yang mengabaikannya. Ia memilih untuk fokus pada kehidupannya sendiri.
