- Antara/ Andika Wahyu
VIVAnews - Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran kembali mengeluarkan data penggunaan anggaran lembaga-lembaga di negeri ini untuk pengadaan atua perawatan gedung atau tanah.
Data ini diperoleh Fitra dari Rencana Kerja Anggaran untuk tahun anggaran 2011. Terlihat ada enam lembaga yang tahun ini menggunakan anggaran lebih dari Rp500 miliar. Total dana yang akan dipakai tahun ini sekitar Rp6,1 triliun.
Hal itu disampaikan Koordinator Investigasi dan Advokasi Fitra, Uchok Sky Khadafi, dalam keterangan tertulis berjudul "Surat Terbuka untuk Ketua DPR Marzuki Alie." Rabu 29 Juni 2011.
Ada 27 lembaga atau kementerian yang akan menghabiskan dana mencapai Rp6,1 triliun. Dari semua lembaga itu, Sekretariat Jenderal DPR menghabiskan dana terbanyak yakni, Rp832 miliar.
Berikut rincian lembaga yang menggunakan dana di atas Rp500 miliar:
1. DPR : Rp 832 miliar
2. Kementerian Dalam Negeri : Rp 630 miliar
3. Kementerian Keuangan : Rp 619 miliar
4. Mahkamah Agung : Rp 616 miliar
5. Dewan Perwakilan Daerah : Rp 565 miliar
6. Badan Pemeriksa Keuangan : Rp 514 miliar
Kementerian atau Lembaga yang menggunakan anggaran Rp250 sampai Rp Rp500 miliar:
1. Kejaksaan Agung : Rp 371 miliar
2. Badan Pertanahan Nasional : Rp 304 miliar
Kementerian atau Lembaga yang memakai anggaran Rp100 sampai 250 miliar:
1. Badan Narkotika Nasional : Rp 244 miliar
2. Badan Pusat Statistik : Rp 216 miliar
3. Kementerian Agama : Rp 162 miliar
4. Kementerian Pertahanan : Rp 160 miliar
5. Kementerian Luar Negeri : Rp 154 miliar
6. Kementerian Perhubungan : Rp 137 miliar
7. Kementerian Kesehatan : Rp 118 miliar
Kementerian atau Lembaga yang menghabiskan dana kurang dari Rp100 miliar:
1. Sekretariat Negara : Rp 88 miliar
2. Kementerian Perdagangan : Rp 76 miliar
3. Kementerian Kehutanan : Rp 73 miliar
4. Kementerian Pendidikan Nasional : Rp 50 miliar
5. Kementerian Pertanian : Rp 43 miliar
6. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral : Rp 38 miliar
7. Badan Kepegawaian Negara RP 29 miliar
8. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan : Rp 28 miliar
9. Kementerian Sosial Rp 16 miliar
10. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi : Rp 10 miliar
11. Kementerian Perindustrian : Rp 6 miliar
12. Kementerian Kelautan dan Perikanan : Rp 1 miliar
(umi)