- mideastnewswire.com
VIVAnews - Arab Saudi membalas langkah Filipina dan Indonesia yang memutuskan melakukan moratorium tenaga kerja informal ke negara tersebut. Pada Rabu 28 Juni 2011 waktu setempat, pemerintah mengumumkan, akan menghentikan pemberian izin kerja untuk tenaga kerja sektor domestik dari dua negara ini.
Seperti dimuat Straits Times, Kamis 30 Juni 2011, Kementerian Tenaga Kerja Arab mengatakan, penghentian pemberian visa kerja akan berlaku efektif mulai Sabtu, 2 Juli 2011. Alasannya, ini terkait tuntutan yang diajukan RI dan Filipina.
"Kementerian Tenaga Kerja akan menghentikan penerbitan bisa kerja bagi tenaga kerja domestik dari Indonesia mulai Sabtu, 2 Juli 2011," kata juru bicara kementerian, Hattab Bin Saleh Al-Anzi, seperti dimuat Arab News.
Ditambahkan Al-Anzi, sebagai gantinya, Arab Saudi akan merekrut pekerja domestik termasuk pembantu dari negara lain. Keputusan tersebut dibuat setelah beberapa negara pengekspor tenaga kerja menyampaikan minatnya untuk mengisi posisi pembantu rumah tangga RI dan Filipina. Ditambahkan dia, larangan perekrutan akan dilakukan secara ketat.
Sementara, Arif Jamal, agen perekrutan yang kembali dari Indonesia minggu lalu, mengatakan keputusan Saudi untuk menghentikan pemberian visa bagi pekerja migran perempuan Indonesia akhirnya akan menutup semua pintu perundingan dengan pemerintah.
Untuk diketahui, minggu lalu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengutuk eksekusi mati tenaga kerja wanita Ruyati binti Satubi dan menuduh pemerintah Arab merusak norma dan tatanan hubungan internasional, dengan tidak memberikan informasi apapun pada pihak Indonesia.
Tragedi Ruyati juga membuat pemerintah memutuskan menghentikan sementara, atau moratorium pengiriman tenaga kerja ke Arab Saudi, sampai ada nota kesepakatan terbaru dengan pihak Saudi.
Arab Saudi juga berkonflik dengan Filipina. Seperti dimuat The National, Filipina Mei lalu menolak permintaan Arab Saudi yang berniat memotong gaji minimum bulanan para pekerjanya, dari US$400 ke US$200. Sebaliknya tuntutan untuk asuransi pekerja dan informasi latar belakang majikan yang diminta, ditolak Saudi. Filipina lantas mengumumkan moratorium, sampai ada kesepakatan baru. (kd)
Selain Netanyahu, Ini Pihak Israel yang Dikabarkan Akan Ditangkap Pengadilan Kriminal Internasional
(QUE)Pihak Israel dikabarkan semakin khawatir dengan kemungkinan Pengadilan Kriminal Internasional di Den Haag akan mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap PM Be
