- Antara/ Widodo S Jusuf
VIVAnews- Menanggapi eksekusi pancung Ruyati binti Satubi yang tanpa pemberitahuan ke pemerintah Indonesia, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono langsung mengeluarkan enam keputusan. Salah satunya, membentuk satgas khusus penanganan dan pembelaan WNI yang terancam hukuman mati.
Hari ini, Presiden menerima para anggotanya di Kantor Presiden. Menurut Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Djoko Suyanto, pembentukan satgas merupakan upaya khusus untuk mempertajam bantuan advokasi hukum pada WMI di luar negeri. "Ini melibatkan kementerian, polhukam, tenaga kerja, dan kementerian luar negeri," kata Djoko, di Kantor Presiden, Jumat 1 Juli 2011
Djoko mengatakan, satgas tersebut juga melibatkan mereka di luar lingkungan kementerian terkait. "Beberapa yang memiliki kredibilitas dan posisi menjalankan tugas tersebut," kata dia.
Mantan Panglima itu mengatakan, nama-nama tersebut nantinya bertugas melakukan pendampingan dan advokasi kepada TKI yang menjalani pidana di luar negeri. "Khususnya hukuman berat atau pidana mati," kata Djoko
Berikut nama-nama yang terlibat dalam satgas:
1. Maftuh Basuni (mantan Menteri Agama)
2. Bambang Hendarso Danuri (mantan Kapolri)
3. Nazaruddin Umar (salah satu dirjen di Kementerian Agama)
4. Hendarman Supandji ( mantan Jaksa Agung)
5. Alwi Shihab
6. Tatang Razak (Kementerian Luar Negeri)
7. Ahmad Rifai (kemenkumham)
8. Kemala Chandra Kirana (mantan ketua Komnas Perempuan)
9. Ramli Hutabarat (staf ahli Kementerian Hukum dan HAM)
10 Abdul Latief (mantan Dubes RI di Qatar)
11.Lisna Yuliani (BNP2TKI)
12.Humprey Djemat (ketua AAI)
13.Yuli Mumpuni (staf ahli Menlu)
14.Siti Murtiyah Setyawati ( civil society, UGM)
15.Rahmad Ridho (UIN)
16. Yunus Affan (Kemenkumham)
17. Saiful Ridho (BNP2TKI)
18. Sadono (BNP2TKI)
19. Djamaluddin
20 Ferry (Kemenakertrans)
(umi)
Siapkan Tenaga Kerja yang Kompeten, Kemnaker Ajak Jepang Investasi Pelatihan Bahasa
Kemnaker mengajak pemberi kerja Jepang untuk berinvestasi dalam memberikan pelatihan bahasa Jepang bagi kandidat SSW Indonesia.
