- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVAnews - Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menegaskan bahwa surat yang bermasalah di lembaganya hanya ada satu yaitu surat pada perkara Dewi Yasin Limpo. Sementara surat-surat lainnya hanya dianggap MK sebagai surat kaleng.
"Surat apa yang mau dijemput kesini? Surat kaleng itu. Saya sudah berkali-kali menyatakan tidak ada surat palsu yang kesini. Kalau memang masuk ke saya itu surat kaleng, tidak ada yang mengadu," ujar Mahfud di Gedung MK, Jakarta, Selasa, 5 Juli 2011.
Mahfud menegaskan, pihak yang boleh mengadu ke MK sesuai aturan hanyalah dua lembaga yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau Partai Politik (Parpol) yang merasa dirugikan.
"Kalau ada orang yang mengantar surat, nggak jelas siapa yang dirugikan, tujuannya juga tidak jelas, dan itu bukan putusan, ya kita buang. Buat apa kita ngurusin hal-hal seperti itu. Jadi kalau polisi mau jemput itu sudah tidak ada," ujarnya.
Namun, Mahfud masih memberikan kesempatan jika ada pihak yang merasa pernah menyerahkan surat itu lalu sekarang ada yang dirugikan, maka dirinya meminta untuk membawanya ke MK.
"Jadi tidak ada 16 yang mau dijemput ke sini. Itu surat kaleng. Kalau surat kaleng di sini tiap hari ada surat yang tidak bertuan dan setiap hari saya buang tuh. Yang 16 itu nggak ada, omong kosong semua, dipolitisir seakan-akan ada, padahal nggak ada," tutur dia.
Mahfud juga menegaskan lembaganya tidak akan mengeluarkan surat rekomendasi ke Panitia Kerja DPR untuk 16 orang yang mengaku menjadi korban Mafia Pemilu Putaran Ketiga DPR RI.
MK masih berpendapat bahwa surat yang dibuat oleh Mukhtie Fadjar secara formal sah dan isinya juga benar. Persoalan yang terjadi adalah adanya pihak-pihak yang tidak setuju terhadap penerapan keputusan.
"Kalau tidak setuju dengan penerapan itu bukan urusan MK. Tanya ke KPU atau tanya ke Pengadilan atau ke DPR mumpung ada Panja," ujarnya.
Selama ini, MK memutuskan hanya memeriksa apakah surat itu asli atau palsu. Untuk keperluan ini, MK mengaku sudah mengetahui hasilnya bahwa surat yang dikeluarkan Mukhtie asli dan benar.
Sebelumnya Polri menyatakan mulai menyelidiki 16 kasus surat palsu MK lainnya. "Ada yang dilaporkan, kita baru dapat informasi," kata Kabareskrim Komjen Pol Ito Sumardi di Mabes Polri, Jakarta kemarin.
Menurut Ito, pihaknya akan proaktif menyelidiki 16 dugaan surat palsu MK. "Kita akan jemput bola. 16 (kasus) kita cek dulu," jelasnya.
Seperti diketahui, Soepriyadi Azhari, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat periode 2009-2014 dari daerah pemilihan Jawa Timur VI, kembali mendatangi MK. Kali ini, politikus Partai Hati Nurani Rakyat itu menagih janji salah satu hakim konstitusi Akil Mochtar untuk memberi solusi atas dugaan mafia Pemilu di lembaga yudisial ini.
Setelah diteliti, Azhari menilai, ternyata terjadi mafia Pemilu yang merugikannya ini diduga dilakukan oknum Komisi Pemilihan Umum dengan Wakil Ketua MK pada 2009 itu, yaitu Mukthie Fadjar.
Petugas Damkar Sebut Korban Tewas Terpanggang Akibat Kebakaran Toko Frame Mampang
Kondisi Toko Frame dan Galeri bernama 'Saudara Frame' di Mampang Prapatan, Jakarta Selatan saat ini sudah padam usai kebakaran pada Kamis, 18 April 2024. Ada tujuh orang
