- ANTARA/Puspa Perwitasari
VIVAnews - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) belum mengetahui bekas anggota fraksinya di Dewan Perwakilan Rakyat, Misbakhun sudah diperbolehkan bepergian keluar penjara.
"Sampai saat ini kita belum tahu," kata Wakil Sekjen PKS, Mahfudz Siddiq kepada VIVAnews.com, Rabu 13 Juli 2011.
Menurut Mahfudz, urusan Misbakhun telah diurusi oleh kuasa hukum, baik yang disediakan oleh DPP PKS maupun pengacara yang ditunjuk Misbakhun sendiri. Namun, sejauh ini belum ada laporan dari tim kuasa hukum yang d yang disediakan DPP bentuk DPP PKS atas asimilasi yang diberlakukan kepada Misbakhun ini. "Kita belum dapat laporan, mungkin pengacara yang ditunjuk Pak Misbakhun yang lebih tahu," kata Mahfudz.
Hari ini, Misbakhun didapati berkeliaran di Ratu Plaza, Jakarta. Kepada salah seorang wartawan yang bertemu denganya, Monique Rijkers, Misbakhun mengaku sudah bebas dari penjara.
Saat dikonfirmasi, pengacara Misbakhun, Luhut Panjaitan mengatakan kliennya telah mendapat asimilasi dari Lapas. Menurut Luhut, kliennya sudah mendapatkan asimilasi sejak dua minggu lalu. "Jadi dia bisa pergi pagi, pulang sore hari. Dia ke luar itu sah untuk bekerja dan sebagainya," kata dia kepada VIVAnews, Rabu siang.
Sampai kapan proses asimilasi diberlakukan? "Sampai dia bebas," tambah dia.
Misbakhun kini tengah berstatus terpidana kasus LC fiktif Bank Century. Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Misbhakun divonis setahun penjara. Pengadilan Tinggi kemudian menganjarnya dengan dua tahun penjara. Mahkamah Agung menguatkan putusan pengadilan tinggi itu. Jadilah, mantan Anggota DPR dari Partai Keadilan Sejahtera itu, harus menginap dua tahun di penjara.
Lebih dari setahun ditahan, Misbhakum kini sudah memasuki masa asimilasi. Misbhakum sudah bisa jalan-jalan keluar penjara. Termasuk ke mall, makan di restoran dan sebagainya, asal malam pulang ke Penjara Salemba, tempat dia ditahan.
Pengamat sebut Hadirnya Anies dan Muhaimin di KPU Beri Legitimasi Hasil Pemilu
Kehadiran pasangan AMIN saat penetapan Prabowo-Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024–2029 dinilai bisa memberi legitimasi hasil Pemilu 2024.
