VIVAnews – Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla mendukung penuh moratorium (penghentian sementara) Tenaga Kerja Indonesia ke Arab Saudi. Ia bahkan berpendapat, lima tahun mendatang, moratorium harus diikuti dengan penghentian total pengiriman TKI yang berprofesi sebagai pembantu rumah tangga, ke negara mana pun.
“Katakanlah lima tahun moratorium. Setelah lima tahun, hentikan pengiriman TKI. Selesai semua. Tidak ada lagi TKI pembantu rumah tangga yang dikirim ke luar negeri,” kata JK usai menghadiri acara Palang Merah Indonesia di Istora Senayan, Jakarta Selatan, Jumat 15 Juli 2011.
JK yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum PMI optimis, Indonesia mampu menghentikan pengiriman TKI. “Kita sanggup kok. Harus dihentikan, dan bangsa ini sanggup,” tegas JK. Namun ia mengingatkan, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi negeri ini, jika serius mau berhenti mengirim pembantu rumah tangga ke negeri orang.
“Ada dua hal yang penting dan harus menjadi perhatian, yaitu infratruktur dan listrik,” ujar JK. Ia memaparkan, 90 persen TKI berasal dari Pulau Jawa. “Di daerah pedesaan Jawa, tiap rumah tangga paling maksimal rata-rata punya seperempat hektar lahan. Luas itu hanya sanggup memberikan pekerjaan dan memenuhi kebutuhan bagi dua orang,” tutur mantan Ketua Umum Golkar itu.
“Karena dari tiap rumah tangga, hanya dua orang yang bisa bekerja di desa, maka sisa anggota keluarga lainnya harus cari kerja di tempat lain, yaitu di sektor industri seperti kerajinan,” terang JK. Masalahnya, lanjut JK, perkembangan industri manufaktur tidak secepat yang kita harapkan, karena pembangunan infrastruktur dan pasokan listrik nasional kurang.
“Nah, jika ada perbaikan pada listrik dan infrastruktur di Jawa, maka manufaktur akan kuat, dan dapat menyerap banyak tenaga kerja,” kata JK. “Jadi tidak perlu lagi kirim pembantu ke luar negeri,” kata JK.
“Pendapatan negara sudah US$3.000 per tahun, masak masih kirim pembantu rumah tangga?” kata JK. Sebelumnya, pengamat ekonomi Chatib Basri juga meminta pemerintah untuk menjamin penciptaan tenaga kerja di dalam negeri, seiring dengan penerapan moratorium TKI.
“Ini soal pilihan. Jika TKI diperlakukan buruk dan kita tidak mengizinkan orang ke sana untuk dianiaya, ya pastikan lapangan kerja domesti ada,” kata dia. Jika tidak, ujar Chatib, maka kehidupan masyarakat desa akan tetap buruk karena mereka tidak memiliki penghasilan. Bila itu terjadi, dikhawatirkan mereka justru nekat menjadi TKI ilegal.
Prada Ardiansyah, Prajurit TNI yang Tersambar Petir Meninggal Dunia
Satu prajurit TNI yang menjadi korban tersambar petir di dekat Mabes TNI, Cilangkap, meninggal dunia, karena pendarahan di telinga
