- Dedhez Anggara/ANTARA
VIVAnews - Menteri Agama Suryadharma Ali menyatakan, pondok Umar Bin Khattab, Bima, Nusa Tenggara Barat, bukan pondok pesantren.
"Itu bukan pondok pesantren. Karena pondok itu tidak memenuhi pesyaratan sebagai pondok pesantren," ujar Suryadharma di area perayaan puncak peringatan Harlah Nahdlatul Ulama Ke-85, di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Minggu 17 Juli 2011.
Kondisi yang ada di pondok Umar Bin Khattab, menurut SDA begitu sapannya, tiadak seperti pondok pesantren pada umumnya. "Yang namanya pondok pesantren itu, ada kyai yang berpengaruh, terbuka untuk masyarakat atau tidak ekslusif," kata Suryadharma. "Kalau (Umar Bin Khattab) itu kan eksklusif," tambahnya.
Selain itu, pesantren juga harus jelas dari mana sumber ajarannya. "Pondok pesantren tidak mengajarkan kekerasan, tidak mengajarkan membuat bom, tidak mengajarkan santrinya menghunus parang," tuturnya.
Setiap pondok pesantren juga mempunyai ciri dalam memberikan pengaruh dan ajarannya kepada masyarakat. Baik itu pengaruh intelektual, budaya, termasuk pengaruh pengembangan ekonomi masyarakat sekitar.
"Nah yang ini (Umar Bin Khattab) tidak. Karenanya menurut saya ini bukan pondok pesantren, melainkan tempat penggemblengan kader garis keras," kata Suryadharma.
Selain itu, Pondok Umar Bin Khattab, kata Suryadharma, sebagai lembaga pendidikan yang ilegal. Karena tidak terdaftar di Kementerian Agama. Kurikulumnya yang diajarkan pun tidak jelas. "Peristiwa terakhir memberitahukan kita bahwa itu garis keras. Mengajarkan kekerasan dengan mengajarkan menghunus parang, membuat bom. Bukan pondok pesantren. Itu harus di clear kan dulu, bukan pondok pesantren," tegasnya.
Apindo Sebut Keputusan MK Beri Kepastian Investasi dan Ekonomi
Apindo menyatakan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal sengketa Pilpres membawa angin segar bagi perekonomian RI, baik dari sisi investasi dan dunia usaha.
