- VIVAnews/Adri Irianto
VIVAnews - Hingga kini, penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) masih lamban. Untuk triwulan pertama tahun 2011, masih ada satu kabupaten di Papua, yaitu kabupaten Supiuri, yang belum juga selesai menyalurkan dana BOS.
Sementara untuk triwulan kedua, masih ada 39 kabupaten/kota yang belum selesai menyalurkan dana BOS. Hingga 27 Juli 2011, untuk triwulan ketiga, baru 23 kabupaten/kota yang sudah menyalurkan dana BOS ke sekolah.
Untuk itu, Wakil Presiden Boediono menginstruksikan kepada seluruh kementerian terkait melalui Menko Kesejahteraan Rakyat untuk membuat terobosan perbaikan mekanisme penyaluran dana BOS.
"Wapres memberi batas waktu minggu kedua Agustus 2011, perbaikan mekanisme penyaluran BOS ini harus sudah selesai dirumuskan dan dilaporkan ke Wapres," ujar Juru Bicara Wapres, Yopie Hidayat, di Istana Wapres, Jakarta, Kamis, 28 Juli 2011.
Penyaluran dana BOS 2011 jauh lebih lambat jika dibandingkan dengan realisasi penyaluran dana BOS 2010 yang memakai mekanisme lama. Tahun lalu, dana dari Pemerintah Pusat mengalir ke provinsi melalui alokasi anggaran dekonsentrasi kemudian ditransfer langsung ke rekening sekolah.
Lalu, untuk mengoptimalkan penyaluran, sejak awal 2011 ada perubahan mekanisme penyaluran dana BOS yang tidak lagi langsung ditransfer ke rekening sekolah, melainkan masuk dulu ke rekening Pemerintah Kabupaten/Kota.
Perubahan ini untuk memenuhi pembagian tugas dan kaidah otonomi daerah yang menjabarkan bahwa tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan dasar berada di tangan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 2007.
"Namun, perubahan mekanisme ini ternyata juga menimbulkan keterlambatan penyaluran dana BOS ke sekolah," katanya.
Sebagai perbandingan, penyaluran dana BOS triwulan kedua tahun 2010 sudah tuntas 100 persen pada minggu keempat. Sementara pada minggu keempat triwulan kedua tahun 2011, dana BOS yang sudah tersalur baru 74 persen.
Saat ini, pada minggu ketiga di triwulan ketiga tahun 2011 , penyaluran dana BOS baru mencapai 4,6 persen. Sementara tahun lalu pada periode yang sama (minggu ketiga triwulan ketiga tahun 2010) penyaluran dana BOS sudah mencapai 67 persen.
Sebetulnya, pada 23 Mei 2011 Menteri Dalam Negeri sudah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Permendagri yang baru ini mengubah beberapa ketentuan yang dianggap menjadi penghalang penyaluran dan BOS.
"Namun, masih ada kelambatan yang terjadi kendati sudah ada peraturan baru tersebut," ucapnya.
Menteri Pendidikan Nasional Muhammad Nuh mengungkapkan, pihaknya akan melaksanakan instruksi Wakil Presiden dengan membuat terobosan untuk memaksimalkan penyaluran dana BOS.
"Kami diminta Wapres mencari terobosan. Kami dikasih waktu maksimal dua minggu untuk merumuskan terobosan di bawah Menko Kesra. Baik untuk mempercepat ataupun antisipasi peluncuran BOS berikutnya," tuturnya.
Nuh menuturkan, keterlambatan dana BOS bukan disebabkan pada aturan yang ada. Melainkan pada komitmen dan dedikasi pemerintah daerah untuk menjalankan program BOS. Nuh menambahkan, banyak alasan keterlambatan penyaluran yang diungkapkan pemerintah daerah. Namun, semua alasan pemda tetap tidak masuk akal dan tidak dibenarkan.
"Logikanya bukan terletak pada aturan atau norma, tapi lebih pada dedikasi dan komitmen Pemda," katanya.
"Saya berani menyampaikan itu, apa sih mulianya Banyumas? Apa bupatinya prof atau jenderal? Biasa, kepala dinas juga, artinya lebih banyak pada komitmen dan dedikasi kepada masing-masing. Ini yang harus didorong," tuturnya.
Dari beberapa daerah, ternyata mampu menyalurkan dana BOS dengan sangat cepat. Seperti Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga di Jawa Tengah. Pada triwulan ketiga tahun 2011, kedua daerah tersebut hanya memerlukan waktu satu hari saja untuk mentransfer dana BOS ke sekolah. Dana dari pusat turun pada 6 Juli 2011 dan pada keesokan harinya,7 Juli 2011, dana BOS sudah ditransfer ke sekolah.
Sementara di Kabupaten Wonogiri juga di Provinsi Jawa Tengah, penyaluran dana BOS triwulan ketiga tahun 2011 sudah selesai pda 12 Juli 2011, enam hari setelah dana dari pusat turun. (eh)
Lucu Jika Kubu 01 dan 03 Gabung ke Prabowo, Pakar: Haram Hukumnya, Mereka kan Nuduh Curang
Bagi pakar politik, dinamika akan terlihat lucu jika yang menuduh curang hasil Pilpres 2024 tapi mau bergabung ke koalisi Prabowo.
