- VIVAnews/Tri Saputro
VIVAnews - Ketua komite etik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abdullah Hehamahua menyatakan, tidak menutup kemungkinan pihaknya meminta keterangan dari media massa terkait dugaan pelanggaran pimpinan KPK.
"Bukan mustahil. Kalau misalnya ada media yang kita anggap, kok polisi nggak bisa nangkap tapi media bisa. Bisa saja kita minta," ujar Abdullah saat memberi keterangan pers di gedung KPK, Jakarta, Jumat 5 Agustus 2011.
Seperti diketahui, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin menuding Chandra Hamzah menerima suap proyek pengadaan baju hansip dan merekayasa kasusnya. M. Jasin juga disebut Nazar telah merekayasa kasusnya.
Bukan hanya dua komisioner itu, internal KPK lain juga disebut Nazar pernah bertemu dengannya. Mereka adalah mantan Deputi Penindakan Ade Rahardja dan Juru Bicara KPK, Johan Budi SP.
Oleh karena itu, untuk menelusuri kebenarannya, Abdullah menuturkan, tidak menutup kemungkinan akan meminta keterangan dari pihak media massa. "Siapa tahu dari teknik-teknik media bisa ditiru oleh lembaga penegak hukum," ucap Abdullah.
Selain menggunakan bahan-bahan sendiri, komite etik juga menginventaris berbagai pemberitaan di media massa. Saat ini, kata Abdullah, pihaknya masih melakukan inventarisasi bahan dari koran yang kemudian akan di resume untuk dikaji.
"Itulah kesepakatan tadi. Tapi karena satu media dengan lainnya tidak match, media satu dengan lainnya beda gaya, itu membuat anggota jadi pusing harus mengkajinya. Oleh karena itu, kita sepakati harus dibuat sederhana untuk menarik benang merah," tuturnya. (eh)
PKS Bakal Gelar Halal Bihalal Sabtu, Prabowo-Gibran dan Semua Parpol Diundang
PKS akan menggelar acara halal bihalal pada Sabtu, lusa, di kantor DPP PKS. Semua paslon capres cawapres diundang, termasuk parpol
