- tv one
VIVAnews - Banyak kasus yang menunggu mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazarudin begitu kembali ke tanah air. Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat menjadi salah satu pihak yang merasa berkepentingan dengan Nazaruddin.
Kepala Kejati Sumbar Sutan Bagindo Fachmi mengaku bersiap untuk mengajukan izin ke KPK untuk memeriksa Nazarudin. "Sudah kami siapkan sejumlah pertanyaan untuk Nazar, mudah-mudahan KPK mengizinkan," kata Bagindo Fachmi pada VIVAnews, Selasa, 9 Agustus 2011.
Pemeriksaan Nazar ini terkait dugaan korupsi pembebasan lahan seluas 20 hektar untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Dharmasraya tahun 2009 senilai Rp19 miliar. PT Anak Negeri dan PT Duta Graha Indonesia menjadi pemenang pengerjaan proyek ini.
Persentase pekerjaan didominasi PT DGI yang mencapai 66,4 persen, sisanya dikerjakan PT Anak Negeri. "Tanpa laporan pengerjaan, tanggal 17 Desember 2009 dicairkan dana proyek senilai Rp19 M ke rekening Mindo Rosalina Manulang. Tidak pakai termen, dicairkan seluruhnya," tambah Fachmi.
Hasil pemeriksaan tim penyidik kejaksaan, Mindo Rosalina menjadi pihak dari PT Anak Negeri yang menandatangani kontrak pengerjaan land clearing RSUD Dharmasraya. Sedangkan PT DGI wakili direktur utamanya Dudung Purwadi.
"Terkait pemeriksaan Rosalina, kami sudah ajukan permohonannya ke KPK, jadwalnya 18 Agustus 2011 besok sudah diperiksa," ujar Fachmi.
Dalam kasus pembangunan RSUD Dharmasraya ini, kejaksaan Sumbar telah menetapkan mantan bupati Dharmasraya Marlon Martua sebagai tersangka. Marlon diduga melakukan mark-up pengadaan tanah untuk RSUD tersebut senilai Rp4 M. Tim jaksa menilai, saat ini pengerjaan fisik RSUD tersebut terbengkalai.
Laporan: Eri Naldi | Padang
Tim Pengawal Anies Pamitan usai Pilpres 2024 Berakhir
Tugas tim pengawal yang melekat pada Anies Baswedan selaku Capres 2024 nomor urut 01 telah selesai dan mereka telah berpamitan kepada Anies dan Keluarga.
