- Antara/ Nila Fu'adi
VIVAnews - Wakil Direktur Keuangan Grup Permai, Yulianis menyebut pihaknya sudah mengawal pembangunan Wisma Atlet sejak proyek itu masih ada di Dewan Perwakilan Rakyat.
Kepada majelis, Yulianis mengaku pernah 'belanja' sejumlah duit ke DPR. 'Belanja' yang dimaksud Yulianis adalah membayar Rp16 miliar terlebih dulu ke Senayan agar proyek tetap dipegang Grup Permai.
"Kami sudah bayar duluan ke DPR,” ujar Yulianis di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Rabu, 10 Agustus 2011.
Dijelaskannya, uang Rp 16 miliar dari Permai Grup ke DPR disebut Yulianis mengalir dalam sejumlah termin, yakni US$ 1,1 juta, Rp 3 miliar, Rp 500 juta untuk Wafid, Rp 150 juta untuk Paulus, Rp 50 juta untuk Wafid lagi.
Dinas Pekerjaan Umum Sumatera Selatan juga dapat bagian sebesar Rp 100 juta, Rp 150 juta untuk Wesler, dan sisanya ia mengaku lupa.
Pembayaran Rp 16 miliar sebagian ditutup dari Rp 4,3 miliar yang disetor PT DGI dalam dua tahap, yakni pada 11 Februari dan 14 Februari 2011. "Setelah itu saya melapor ke Rosa dan bapak (Nazaruddin)," katanya.
Menurut Yulianis, Grup Permai masih rugi. Sebab, PT Duta Graha Indah, perusahaan yang ditunjuk untuk menggarap proyek tersebut baru menyetor Rp 4,3 miliar ke Grup Permai. "Iya masih rugi. Tapi ini kan masih termin pertama karena multiyears dari empat termin," katanya.
Dia mengaku, sempat menanyakan pada Manajer Pemasaran PT DGI Mohammad El Idris, mengapa pihaknya hanys mendapat Rp 4,34 miliar, atau 13 persen dari nilai termin pertama proyek, Rp 33 miliar.
Padahal seharusnya, Grup Permai mendapat jatah 14 persen. "Kata Pak Idris diterima aja dulu 13 persennya." Menjawab pertanyaannya, Idris mengatakan, akan dilunasi. "Tapi sampai sekarang belum," lanjut Yulianis.
Adapun, yang menentukan Grup Permai mendapat jatah 14 persen adalah pertemuan yang digelar pejabat perusahaan tiga kali seminggu. Menurutnya, rapat selalu dihadiri Nazaruddin dan Rosa.
PDIP Tak Mau Pusing Mikirin Jokowi dan Gibran yang 'Bakar' Rumahnya Sendiri
PDI Perjuangan tidak mau ambil pusing soal pernyataan Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto yang menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Gibran Rakabuming Raka.
